Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemkab Sidoarjo terus membuka ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah. Mereka bakal diikutkan dan terlibat dalam arah kemajuan pembangunan di Kota Delta.
Karena itu, kaum perempuan (hawa) dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan 2025 yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Pemkab Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (20/08/2025). Kegiatan ini dibuka langsung Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana.
Kegiatan ini juga bertujuan mematangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Bahkan, forum ini menjadi wadah bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasinya. Mulai dari isu kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, penyediaan fasilitas publik yang ramah perempuan hingga pemberdayaan ekonomi.
Wabup Sidoarjo, Mimik Idayana mengatakan keluarga menjadi pondasi utama dalam pembangunan perempuan.
"Karena itu, perempuan hebat Sidoarjo perlu bergerak bersama, dari keluarga hingga masyarakat. Harapannya, agar pembangunan lebih tepat sasaran dan bermanfaat luas bagi masyarakat Kota Delta," ujar Mimik Idayana.
Selain itu, Mimik juga menekankan pentingnya komitmen kolektif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, responsif gender dan berkeadilan sosial. Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis tidak hanya di ranah domestik (di dalam rumah tangga). Akan tetapi juga dalam pengambilan keputusan di tingkat masyarakat.
"Kalau perempuan Sidoarjo bersemangat turun langsung, maka banyak persoalan dapat segera diatasi. Musrenbang Perempuan ini bukan sekadar forum usulan, melainkan bukti komitmen bersama dalam pembangunan yang setara antara laki-laki dan perempuan," tegasnya.
Kepala Dinas P3AKB Pemkab Sidoarjo, Heni Kristiani menjelaskan Musrenbang Perempuan berfungsi memfasilitasi proses penyelarasan kebutuhan pembangunan dari desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. Beragam usulan yang muncul akan dipadukan dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dan menjadi bahan pemutakhiran RKPD yang mengacu pada RPJMD.
"Kegiatan ini memastikan aspirasi perempuan benar-benar tercermin dalam prioritas pembangunan daerah. Harapannya, hasil yang dirumuskan mampu menjawab isu-isu strategis sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi kaum perempuan di Sidoarjo," jelasnya.
Forum Musrenbang Perempuan 2025 ini dihadiri sejumlah organisasi perempuan. Diantaranya Ketua Persatuan Istri DPRD, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua Bhayangkari, Ketua Jalasenastri dan Ketua Pia Ardhya Garini.
Kemudian Ketua Ikatan Adhyaksa Dharma Karini, Ketua Dharma Yukti Karini hingga Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sidoarjo. Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, yang turut menjadi narasumber.
"Dengan keterlibatan berbagai pihak, Musrenbang Perempuan diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat dan organisasi perempuan dalam mendorong program inovatif yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat Sidoarjo," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
