Sidoarjo (republikjatim.com) - Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah Desa (IPDes) se-Kabupaten Jombang, Kamis (03/07/2025). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Bung Tomo, Kantor Pemkab Jombang, dengan dihadiri 69 Kepala Desa
pemilik NPWP IPDesa.
Hadir dalam acara ini Koordinator Kolaborasi PPNS Kanwil DJP Jatim II Paduanta Hutahayan, Kepala KPP Pratama Jombang Syaiful Rakhman, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim Windhu Sugiarto serta Kepala DPMD Jombang Sholahuddin Hadi Sucipto.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan sinergi antara DJP dan IPDesa dalam memenuhi kewajiban pajak atas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, risiko sanksi pidana pajak
pajak dapat dicegah sedini mungkin.
Kepala DPMD Jombang Sholahuddin Hadi Sucipto dalam sambutannya menekankan administrasi pajak merupakan kewajiban yang tak terpisahkan dari pengelolaan dana desa.
"Aspek perpajakan harus menjadi perhatian serius agar penggunaan dana desa tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan," ujarnya.
Lebih jauh Sholahuddin Hadi Sucipto juga mengapresiasi sinergi DJP dengan pemerintah desa yang semakin baik seiring implementasi sistem Coretax.
"Kerjasama ini harus terus ditingkatkan," pintanya.
Kepala KPP Pratama Jombang, Syaiful Rakhman menekankan pentingnya peran IPDesa dalam penerimaan negara. Kontribusi IPDesa sangat signifikan dalam pembangunan.
"Kami berharap kerja sama ini semakin erat, pelayanan kami semakin prima, dan penerimaan pajak meningkat,"
tuturnya.
Selanjutnya, Paduanta Hutahayan dari DJP Jatim II memaparkan kewajiban perpajakan desa serta terkait modus tindak pidana pajak beserta sanksinya. Dari dari Kejaksaan Tinggi Jawa
Timur, Windhu Sugiarto menyampaikan materi pencegahan tindak pidana perpajakan dalam pengelolaan dana desa, termasuk risiko kerugian negara akibat pajak yang tidak disetor.
"Kami ingin para kepala desa benar-benar memahami konsekuensi hukumnya dan menghindari
praktik-praktik tidak disetornya pajak dari pengelolaan dana desa," paparnya.
Sebagai penutup kegiatan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Kolaborasi Penegakan Hukum antara perwakilan kepala desa, KPP Pratama Jombang, dan Tim Kolaborasi PPNS DJP Jatim II. Penandatanganan ini menjadi komitmen bersama dalam pemenuhan kewajiban perpajakan atas pengelolaan dana desa periode 2021–2025.
Sementara Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Agustin Vita Avantin menyatakan kegiatan serupa akan
diperluas ke seluruh wilayah kerja DJP Jatim II, mencakup Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Magetan, Tuban, serta Kabupaten
yang ada di Madura.
"Kolaborasi dengan Kejati kami maksimalkan untuk mencegah para aparat desa terkena sanksi pidana pajak," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
