Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo membentuk Satuan Tugas (Satgas) terpadu operasi penanganan premanisme dan ormas bermasalah yang mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, investasi dan dunia usaha. Hal itu, dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Favehotel Sidoarjo, Selasa (03/06/2025).
Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana mengatakan Satgas ini dibentuk untuk menjaga stabilitas dan memberikan kepastian hukum atas persoalan Ormas yang meresahkan dan mengganggu iklim investasi. Bahkan, mau memaksakan kehendak dengan kekerasan atau merusak tatanan sosial.
"Upaya ini nanti, akan menjadi tanggung jawab bersama, saling bersinergi bersama untuk keamanan hingga ketentraman masyarakat dan dunia usaha. Terlebih, dengan pembentukan Satgas nanti akan dapat menindak Ormas bermasalah di Sidoarjo," ujar Mimik Idayana.
Mimik menambahkan, Satgas Terpadu ini diantaranya terdiri dari Forkopimda Sidoarjo, Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo.
"Kita harus bersinergi bersama mengawasi 4 titik rawan premanisme. Diantaranya parkir, PKL, aliran sungai dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kita juga harus turun lapangan langsung agar paham secara langsung, seperti parkir selama ini hampir 75 persen dikuasai preman. Padahal kalau kita bisa mengelola akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. Hal ini menjadi peluang bagi kita," ungkapnya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasih menegaskan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo adalah menuju kota metropolitan. Sehingga dibutuhkan tingginya Indeks Pertumbuhan Ekonomi (IPM) dan Indeks Kesalihan Sosial (IKS).
"Untuk indeks pertumbuhan ekonomi dan indeks kesalihan sosial ini masuk indikator Indeks Kebijakan Daerah (IKD). Didalamnya terdapat ekonomi, masalah sosial, trantib, kesetiakawanan dan budaya lokal. Kita target Tahun 2025 tidak ada lagi gangguan masalah trantib, tidak ada lagi orang intoleransi dan tidak menerima lokal wisdom," tegasnya.
Pembentukan satgas ini juga didukung Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Ketua Kejari Sidoarjo, Roy Rovalino Herudiansyah mengusulkan empat formula. Diantaranya koordinasi rutin lintas stakeholder, saling memberi informasi trantib, penyusunan aplikasi yang terintegrasi dan penyesuaian SOP bersama-sama.
"Untuk mengatasi premanisme ini, kita dihadapkan pada manusia yang memiliki kepentingan. Sehingga butuh koordinasi yang solid antar stakeholder," paparnya.
Pihaknya juga menyampaikan tidak boleh memberikan peluang terhadap Ormas berbau premanisme yang melakukan ancaman, pemalakan dan lain-lain. Bahkan, baik itu kepada para investor maupun masyarakat.
"Petugas harus ditindak tegas sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku. Jangan sampai setelah pembentukan lalu hilang," tandas Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing.
Sementara Dandim 0816 Sidoarjo, Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo juga turut mendukung terbentuknya satgas terpadu ini dan siap untuk sosialisasi ke pelosok desa-desa.
"TNI siap untuk bergerak bersama dan mendukung agar Sidoarjo bersih dari premanisme yang merugikan masyarakat dan investasi," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
