Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah anggota dan pimpinan Komisi D DPRD Sidoarjo menyoroti sekaligus menekankan soal dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) saat hearing bersama staf dan pimpinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pemkab Sidoarjo di ruang Rapat Paripurna, Rabu (14/05/2025) sore. Ini menyusul, dana BOSDA yang cair mencapai Rp 157 miliar Tahun 2024 sampai Rp 161 miliar Tahun 2023 terdapat sisa antara Rp 5 miliar sampai Rp 7 miliar dalam setiap tahun anggaran.
Karena itu, wajar jika dana BOSDA ini juga mendapat perhatian khusus dari Ombusmen Jawa Timur. Lantaran besaran sisa anggaran itu, cukup mendapatkan perhatian publik.
Dalam hearing itu, rapat dipimpin Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori. Selain itu, dihadiri Wakil Ketua Komisi D Bangun Winarso serta diikuti hampir seluruh anggota Komisi D DPRD Sidoarjo. Diantaranya H Usman, Pujiono, Sutadji, Kasipah, Irda Bella, Pratama Yudiarso, Wahyu Lumaksono dan Fitrotin Hasanah.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso saat pembukaan haering langsung mempertanyakan efektivitas penggunaan dana BOSDA sekaligus soal penyalurannya. Bangun menilai belum ada azas keadilan dalam penyaluran dana BOSDA. Terutama masih adanya perbedaan antara sekolah negeri dan swasta.
"Misalnya contoh kasus di lapangan, ada sekolah swasta yang bisa pembayaran SPP diatas ratusan ribu dengan jumlah siswa banyak. Sekolah itu, masih mendapat dana BOSDA. Pasti sekolah swasta ini bisa semakin tertawa karena tambahan suplemen dana dari BOSDA dan SPP itu. Kasus ini berbanding terbalik dengan sekolah yang siswanya sedikit meskipun negeri, meskipun dapat BOSDA, sekolah negeri tidak akan bisa maju karena tidak bisa menarik SPP dan itu memang dilarang. Harusnya ada ada keadilan pada penyaluran dana BOSDA ini," ujar Bangun Winarso membuka hearing bersama Dikbud Pemkab Sidoarjo itu.
Selain itu, politisi PAN asap Kecamatan Krian ini menilai pencarian dana BOSDA senilai Rp 161 miliar untuk Tahun 2025 ini, diharapkan bisa bermanfaat. Harapannya, agar ada sistem pengelolaan dana BOSDA yang berazaskan keadilan.
"Kami (Komisi D DPRD Sidoarjo) berharap BOSDA bisa tepat sasaran dalam penyalurannya. Kalau bisa dialihkan untuk bantuan lain agar setiap sekolah bisa berlomba-lomba menaikkan prestasi dan keunggulannya masing-masing," pinta politisi Dapil IV (Kecamatan Krian, Balongbendo dan Kecamatan Tarik) ini.
Hal lainnya diungkapkan anggota Komisi D DPRD Sidoarjo lainnya, H Usman. Politisi senior PKB ini justru menyoroti soal detail proses azas keadilan berdasarkan kacamatan Dikbud Pemkab Sidoarjo. Bagi Abah Usman terdapat banyak kasus di sekolah yang tidak bisa membangun karena peruntukan dana BOSDA, tidak bisa dialihkan untuk pembangunan fisik di sekolah penerima.
"Contoh kasusnya seperti di SMP Negeri 2 Sedati sepuluh hari lalu. Sekolah ini, mendapat surat dari Pemerintah Desa Buncitan untuk membongkar jembatan untuk normalisasi sungai. Tapi, karena tidak ada dana untuk pembongkaran itu, otomatis sekolah menjadi kebingungan. Karena itu, saya berharap ada terobosan baru dari penggunaan dana BOSDA ini agar bisa dimanfaatkan untuk penggunaan anggaran lainnya," tegas Abah Usman.
Selain soal terobosan baru penggunaan dana BOSDA, Usman juga mengungkapkan hampir setiap tahun ada kelebihan sisa dana BOSDA mencapai Rp 5 miliar hingga Rp 7 miliar. Sisa anggaran besar itu, sempat membuat anggota dan pimpinan Komisi D DPRD Sidoarjo lainnya merasa kaget.
"Berdasarkan data yang ada, untuk BOSDA Tahun 2023 yang dialokasikan sebesar Rp 161 miliar ternyata penyalurannya hanya sebesar Rp 154 miliar atau ada sisa Rp Rp 7 miliar. Kemudian, Tahun 2024 dana BOSDA sebesar 157 miliar, disalurkan sebesar Rp 152 miliar atau ada sisa Rp 5 miliar. Serta pada Tahun 2025 dana BOSDA sebesar Rp 157 miliar tercatat penyaluran sebesar Rp 153 miliar atau sisa Rp 4 miliar. Ini mekanisme pertanggungjawabannya bagaimana dan kenapa bisa ada sisa anggaran itu," tandas Abah Usman yang juga menjabat Ketua DPRD Sidoarjo periode 2019 - 2024 ini.
Mendapati informasi adanya sisa dana BOSDA cukup besar itu, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori langsung meminta adanya evaluasi penyaluran dan pemanfaatan dana BOSDA. Bagi politisi senior PKB asal Kecamatan Tulangan ini, harus ada evaluasi sistem penyaluran agar pemanfaatannya bisa lebih tepat sasaran dan tidak ada sisa anggaran yang cukup besar nilainya.
"Kami menilai ada kelebihan dana miliaran yang tidak terserap hampir setiap tahun untuk dana BOSDA ini. Kelebihan dana BOSDA ini bisa disisipkan untuk pembangunan sekolah atau pemberian insentif guru misalnya. Itu akan jauh lebih bermanfaat daripada ada sisa setiap tahun seperti sekarang ini," papar Dhamroni Chudlori.
Sedangkan anggota Komisi D DPRD Sidoarjo lainnya, Fitrotin Hasanah berharap penyaluran dana BOSDA ini dengan penataan yang proposional. Politisi PPP ini meminta dana BOSDA ini bisa untuk sekolah swasta yang dinilai sudah mapan. Akan tetap diberikan tapi dengan konsep pembagian yang proposional.
"BOSDA harus tersalurkan dengan proposional dan harus bisa menciptakan sekolah yang benar-benar layak agar setiap sekolah semakin maju dan unggul dengan prestasinya masing-masing," urainya.
Sementara Kepala Dikbud Pemkab Sidoarjo, Dr Tirto Adi mengaku sepakat dengan masukan dewan soal penyaluran dana BOSDA itu. Bagi Tirto masalah azas keadilan tidak harus sama dan pihaknya berani mengambil sikap dan keputusan itu.
"Karena keadilan itu ada dua. Yakni keadilan distributif dan keadilan komulatif. Selama ini penyaluran BOSDA diterapkan dengan keadilan distributif. Tapi, kalau digeser distributif ke komulatif maka ini perbaruan. Kami pun sepakat untuk dirubah," tandasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
