Sidoarjo (republikjatim.com) - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Capaian itu menjadi yang ke 12 kali berturut-turut yang diperoleh Kabupaten Sidoarjo sejak Tahun 2013 lalu.
Pemkab Sidoarjo adalah daerah kedua penerima LHP LKPD 2024 dari 38 Kabupaten/kota di Jatim. Hal ini lantaran penyampaian LKPD unaudited Tahun 2024 kepada BPK Perwakilan Jatim kemarin dapat tepat waktu.
LHP LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 ini diserahkan kepada Bupati Sidoarjo, Subandi oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kamis (17/04/2025). LHP LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 itu juga diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdilah Nasih.
Dalam penyerahan itu Bupati Sidoarjo, Subandi didampingi Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati serta Inspektur Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo, Chusnul Inayah.
Bupati Sidoarjo, Subandi merasa bersyukur untuk kedua belas kali berturut-turut Pemkab Sidoarjo mampu mempertahankan capaian opini WTP. Menurutnya, hal ini menjadi bukti Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai regulasi yang ada.
"Hal itu juga berarti setiap pembelanjaan APBD Kabupaten Sidoarjo sesuai regulasi dan transparansi. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi kewajiban utama pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya. Alhamdulillah, kita mampu mempertahankan capaian opini WTP untuk ke 12 kalinya," ujar Subandi.
Menurut Subandi, laporan ini bukan hanya menjadi instrumen penting dalam transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Namun, juga sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Pihaknya berharap capaian opini WTP dapat terus dipertahankan.
"Capaian Opini WTP ini penting dipertahankan. Karena menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola APBD secara transparan dan akuntabel," jelasnya.
Sementara Subandi menegaskan capaian opini WTP menjadi kerja keras bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Sidoarjo. Untuk itu, Subandi akan terus mendorong jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat mempertahankannya.
"Kami akan terus mendorong seluruh OPD untuk mempertahankan Opini WTP di tahun-tahun berikutnya," tandasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
