Jakarta (republikjatim.com) - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023. Pendaftaran ini dibuka sejak 20 September – 09 Oktober 2023 mendatang.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol (P) Andap Budhi Revianto mengatakan formasi bagi CPNS terdiri atas penjaga tahanan dan dosen dengan jenjang asisten ahli. Menurutnya, Kemenkumham menyediakan 1.000 kuota untuk penjaga tahanan. Rinciannya untuk formasi pria umum sebanyak 941 orang, formasi wanita umum 50 orang, formasi pria Papua 6 orang dan formasi pria Papua Barat 3 orang. Untuk jabatan dosen, Kemenkumham mencari 13 orang di formasi umum, satu orang lulusan terbaik dan satu orang di formasi disabilitas.
"Kemenkumham membutuhkan total 1.000 penjaga tahanan dengan pendidikan minimal SLTA sederajat. Mereka akan ditempatkan di 33 Kantor Wilayah Kemenkumham. Kemudian total 15 dosen dari berbagai bidang keilmuan yang akan ditempatkan di unit pusat," ujar Andap Budhi Revianto, Rabu (20/09/2023) dari ruang kerjanya.
Sedangkan kuota bagi PPPK sebanyak 1563 lowongan. Kebutuhan ini terbagi dalam 1.135 formasi khusus, 397 formasi umum dan 31 formasi disabilitas. Formasi khusus diberikan kepada tenaga non ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit dua tahun secara terus-menerus di Kemenkumham.
"Terdapat 22 jabatan yang dibuka untuk PPPK. Untuk jenjang ahli dibuka bagi jabatan analis hukum, analis kekayaan intelektual, arsiparis, pemeriksa desain industri, pemeriksa merek, pemeriksa paten, penyuluh hukum, pranata komputer, apoteker, bidan, dokter, dokter gigi, fisioterapis, perawat, psikolog, serta terapis gigi dan mulut," ungkapnya.
Selain itu, terdapat juga PPPK untuk jenjang terampil. Yakni arsiparis, pranata komputer, bidan, fisioterapis, perawat, dan terapis gigi dan mulut. Andap meminta peserta seleksi CPNS dan PPPK agar teliti dalam memenuhi setiap dokumen yang dipersyaratkan. Ia juga meminta peserta memperhatikan persyaratan umum maupun khusus agar tidak terjadi kesalahan nantinya.
"Tolong perhatikan setiap persyaratan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Setiap jabatan memiliki kualifikasi yang berbeda. Kalau salah atau tidak sesuai, peserta sendiri yang akan rugi," pintanya.
Sementara Plt Kakanwil Kemenkumham Jatim Saefur Rochim menjelaskan dari total formasi yang ada, ada 107 formasi yang akan diproyeksikan untuk ditempatkan di Jawa Timur.
"Dari 107 formasi baik CPNS maupun PPPK rencananya untuk mengisi kebutuhan pegawai di lapas dan rutan di Jatim," kata Saefur Rochim.
Pria asal Tuban itu lalu merincikan formasi paling banyak adalah untuk posisi CPNS penjaga tahanan atau Polisi Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas).
"Penjaga tahanan ada alokasi untuk penempatan di 39 lapas/ rutan di Jawa Timur sebanyak 89 laki-laki dan 3 perempuan. Jadi total formasinya 92 orang," urai Rochim.
Sisanya adalah formasi PPPK untuk tenaga kesehatan di lapas maupun rutan. Seperti dokter umum (7 formasi), dokter gigi (1), perawat ahli (2) dan perawat terampil (5).
"Kalau berkaca pada seleksi sebelumnya, prosesnya akan ketat, karena biasanya untuk formasi polsuspas dari Jatim pelamarnya berkisar 40.0000 - 70.000," jelasnya.
Untuk itu, Rochim mengajak seluruh masyarakat Jatim yang mendaftar untuk menyiapkan diri sebaik mungkin. Karena hanya peserta terbaik saja yang akan lolos. Peserta seleksi CPNS dan PPPK dapat melakukan pendaftaran di situs https://daftarsscasn.bkn.go.id/akun.
"Pembuatan akun hanya dapat dilakukan satu kali, dan peserta hanya bisa melamar di satu instansi dan satu jenis jabatan," paparnya.
Selanjutnya, peserta melakukan unggah dokumen persyaratan masing-masing formasi dan jabatan. Peserta kemudian mengikuti sejumlah rangkaian seleksi. Bagi pelamar CPNS, rangkaian seleksi meliputi seleksi administrasi. Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang, integrasi nilai, hingga kelulusan akhir.
Sedangkan bagi PPPK, rangkaian seleksi mencakup seleksi administrasi, seleksi kompetensi, seleksi kompetensi teknis tambahan, sampai pengisian DRH Nomor Induk PPPK.
Andap juga mengingatkan para peserta bahwa seluruh proses seleksi CPNS dan PPPK Kemenkumham tidak dipungut biaya. Peserta dapat memantau informasi seleksi Kemenkumham pada situs https://casn.kemenkumham.go.id.
"Kalau ditemui adanya kecurangan, peserta dapat mengajukan pengaduan pada nomor Whatsapp +62819 1805 5789 / +62812 8875 1988 disertai bukti pendukung," ucapnya.
Proses seleksi CPNS dan PPPK di Kemenkumham gratis, seluruhnya berdasarkan prosedural dan berdasarkan kualitas diri para pendaftar. Andap menegaskan tidak ada jalur jasa titip dengan iming-iming atau imbalan tertentu.
"Panitia tidak memungut biaya selama proses seleksi. Jangan sampai menjadi korban penipuan dengan modus menjanjikan bisa diterima. Kalau ada dugaan penipuan, segera laporkan," pungkas Andap. Kem/Hel/Waw
Editor : Redaksi
