Sidoarjo (republikjatim.com) - Persoalan hak pilih dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di 39 Lapas/ Rutan se-Jatim terus diperjuangkan Kanwil Kemenkumham Jatim. Untuk memastikan pemenuhan hak ini, instansi yang dipimpin, Imam Jauhari ini telah berkoordinasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI.
Imam Jauhari mengungkapkan Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan hajatan paling besar tahun ini. Tak terkecuali di Lapas dan Rutan. Maklum, dari sekitar 27.500 warga binaan, sekitar 23.000 diantaranya merupakan pemilih potensial.
"Angka ini tentunya tergolong sangat besar. Begitu juga potensi konflik yang kemungkinan bisa terjadi," ujar Kakanwil Imam Jauhari, Jumat (31/03/2023).
Tidak heran jika Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, TNI dan jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim akan all out mengamankan gelaran Pemilu 2024 mendatang itu.
"Persiapan sudah kami laksanakan sejak awal. Jadi kami lebih siap lagi menyiapkan data administratif yang dibutuhkan agar warga binaan tidak kehilangan hak pilihnya," ungkap Imam yang juga pejabat asal Madura ini.
Pemenuhan data administratif itu, diantaranya adalah penerbitan e KTP bagi warga binaan yang belum punya kartu identitas elektronik. Pemenuhan identitas menjadi hal dasar yang diperlukan agar WBP bisa masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Kami telah melakukan perekaman e-KTP sejak awal tahun dan saat ini sudah rampung," tegas Imam.
Selain itu, kata Imam pihaknya juga telah mengajukan daftar pemilih potensial ke KPU. Terdapat beberapa Lapas yang memiliki pemilih potensial lebih dari 1.000 orang. Terdapat sebanyak 6 Satuan Kerja (Satker) pemasyarakatan yang pemilih potensialnya lebih dari 1.000 orang. Paling banyak di Lapas Malang dengan pemilih potensialnya mencapai 2.667 orang.
"Tidak hanya aparat penegak hukum yang dilibatkan, terbaru Komnas HAM juga kami gandeng untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pemenuhan hak pilih warga binaan. Komnas HAM akan memastikan langsung di lapangan. Kami berharap ada rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan sehingga kami lebih siap lagi dalam menghadapi pemilu 2024," jelasnya.
Salah satu Satker yang dikunjungi rombongan Komnas HAM adalah Lapas Kelas II A Sidoarjo. Lapas yang terletak di jantung kota delta itu memang punya warga binaan yang cukup besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Kami terus berkoordinasi dengan Dispendukcapil dan hasilnya signifikan. Kurang lebih 75 persen warga binaan disini sudah punya NIK. Sekarang sedang kami tingkatkan terus progressnya, sampai hari ini masih terus berjalan," ungkap Kalapas Sidoarjo, Faozul Ansori.
Faozul menjelaskan pihaknya sudah siap menggelar pesta demokrasi Tahun 2024 mendatang. Dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun depan.
"Kami siap mensukseskan dengan menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi pemenuhan hak konstitusional warga binaan yang berada di Lapas Sidoarjo. Kami bakal berusaha semaksimal mungkin memenuhi hak warga binaan untuk turut serta dalam pesta demokrasi tahun depan itu," papar Faozul.
Sementara Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Komnas HAM Saurlin P Siagian menegaskan hak suara setiap warga binaan sangat penting. Untuk itu, dia berterima kasih bisa mendapatkan dukungan dari Kanwil Kemenkumham Jatim. Termasuk dalam pemberian data yang ada.
"Data ini penting untuk menunjang kinerja kami," katanya.
Jawa Timur, lanjut Saurlin, menunjukkan potensi yang bagus karena bisa mereduksi potensi suara hilang dari warga binaan. Saat ini, progresnya sudah mencapai 84 persen warga binaan yang masuk dalam potensi pemilih.
"Tentunya ini jadi hal yang positif. Karena masih ada waktu untuk memperjuangkan sekitar 16 persen suara dari warga binaan. Masalah utamanya, masih hampir sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Yaitu ada pada identitas yang jarang dimiliki WBP," urainya.
Menurutnya, jika pada periode pemilu sebelumnya, WBP hanya perlu menyertakan surat keterangan dari Lapas atau Rutan. Namun, pada Pemilu kali ini, WBP harus punya identitas yang jelas.
"Kalau kali ini harus punya NIK. Ini memang agak sulit karena tidak semua WBP membawa identitas saat masuk ke Lapas atau Rutan. Tapi saya yakin dengan kolaborasi yang dilakukan Lapas dan Rutan target itu bisa dicapai," pungkasnya. Kem/Hel/Waw
Editor : Redaksi
