Wabup Sidoarjo Minta Pelayanan Publik Harus Memuaskan Masyarakat


Wabup Sidoarjo Minta Pelayanan Publik Harus Memuaskan Masyarakat PAPARAN - Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin memberikan pemaparan mengenai pelayanan publik yang menjadi parameter utama kinerja kecamatan di Sun City Hotel Sidoarjo, Rabu (11/04/2018).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Tuntutannya, pelayanan publik harus mudah, cepat, baik dan terukur. Karenanya dibutuhkan inovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik, mudah dan cepat seiring dengan kecepatan perkembangan teknologi informasi.

Pelayanan publik terutama di tingkat kecamatan, saat ini gencar dilakukan pemerintah daerah dan dimonitor pemerintah pusat. Selain itu juga disiapkan penghargaan yang akan diberikan terhadap pemberi pelayanan yang terbaik.

"Dari sisi pelayanan yang terpenting bukan penghargaannya, tapi kepuasan masyarakat itu yang lebih penting," kata Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin saat Sosialisasi Sinergitas Kecamatan di Hotel Sun City, Rabu (11/04/2018).

Menurut Cak Nur, kegiatan ini berfungsi untuk mengoptimalkan peran dan fungsi kecamatan dalam penyelengaraan pemerintah daerah yang semakin dinamis. Selain itu, untuk mengukur kinerja seorang Camat serta memberikan apresiasi pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis, serta pengembangan kreatifitas dan inovasi terhadap perkembangan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Fokusnya meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam pelayanan dasar dan pemberdayaan potensi dasar perekomian di wilayahnya masing-masing. Selain itu upaya Camat dalam perbaikan pelayanan publik/ pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), tugas umum pemerintahan, tugas kepemimpinan inovatif dan kreatif, perencanaan pembangunan dan penunjang pendidikan, kesehatan serta perekonomian kecamatan harus terlihat nyata," imbuhnya.

Bagi Wabup, kegiatan ini merupakan langkah awal Pemkab Sidoarjo dalam mempersiapkan program sinergitas kecamatan di tingkat provinsi yang biasanya dilakukan penilaian mulai bulan Agustus. Langkah awalnya, berupa pengumpulan makalah sinergitas kecamatan untuk disaring ke dalam 10 besar kecamatan sebagai pengumpul makalah sinergitas terbaik. Kemudian tim penilai Provinsi Jawa Timur menyaring menjadi 5 besar terbaik dan dilakukan kunjungan lapangan di 5 kecamatan itu. Kemudian mengecek kondisi riil terhadap inovasi dan kreasi hasil kinerja camat, untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

"Parameter kinerja di kecamatan yang paling utama bukan diserapan anggaran, tapi pada kesuksesan penyelenggaraan  pelayanan publik untuk masyarakat," tegasnya.

Sementara Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Pemkab Sidoarjo, Imam Mukri menegaskan kegiatan ini untuk mengukur kinerja camat tahun sebelumnya. Outputnya diharapkan para Camat mampu menyusun makalah sinergitas. Kegiatan ini diikuti 130 peserta yang terdiri dari para camat, para Kasi Pemerintahan Kecamatan, Kasi Perekonomian Kecamatan, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan kecamatan, Kasubbag Pelayanan Kecamatan se- Kabupaten Sidoarjo.

"Kami berharap Camat mampu berinovasi sesuai anjuran Bupati yakni satu OPD satu inovasi. Karena di pusat dan daerah ada beberapa kendala untuk mengoptimalkan peran Camat. Hasil resume dari semua wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Terutama menyangkut kebijakan baik itu dari top leader maupun middle leader yang belum memahami strategis posisi camat dan sistem anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan camat di lapangan," pungkasnya. Waw