Terdampak Inflasi, Pemkab Sidoarjo Gelontor Bansos Rp 4,6 Miliar Untuk Ojol, Nelayan, Sopir Angkot dan Penarik Betor


Terdampak Inflasi, Pemkab Sidoarjo Gelontor Bansos Rp 4,6 Miliar Untuk Ojol, Nelayan, Sopir Angkot dan Penarik Betor BANTUAN - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyerahkan bantuan kepada ojol, nelayan, sopir angkot dan penarik bentor sebagai kompensasi kenaikan BBM di Pendopo Delta Wibawa, Senin (10/10/2022).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemkab Sidoarjo menyiapkan APBD sebesar Rp 4,6 miliar untuk Bantuan Sosial (Bansos) penanganan dampak inflasi imbas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Bansos ini diberikan kepada pelaku transportasi seperti Ojek Online (Ojol) maupun pengemudi angkutan pedesaan.

Selain itu, juga diberikan kepada para pelaku UMKM serta nelayan. Terdapat 2.244 orang Ojol yang menerima Bansos penanganan dampak inflasi ini. Mereka memperoleh bantuan sebesar Rp 450.000 lewat Top up e wallet. Besaran uang bantuan ini diterima Ojol perbulan sebesar Rp 150.000 selama tiga bulan ke depan. Penerimaan bulan Oktober sampai Desember 2022 mendatang.

Untuk bantuan kepada pengemudi angkutan pedesaan maupun pengemudi Bentor juga sama. Terdapat 61 orang pengemudi angkutan pedesaan dan 862 pengemudi Bentor yang menerima voucher BBM angkutan desa. Mereka juga menerima bantuan sebesar Rp 450.000. Begitu pula bantuan kepada nelayan Sidoarjo. Terdapat 178 orang nelayan yang juga memperoleh voucher BBM sebesar Rp 450.000.

Sedangkan bantuan bagi pelaku usaha mikro dan penjual online diberikan kepada 930 orang berupa voucher pulsa kuota internet sebesar Rp 300.000. Selain bantuan tunai, Pemkab Sidoarjo juga memberikan bantuan non tunai. Seperti pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 2.206 orang serta pembagian pestisida bagi Gapoktan sebanyak 3.000 kilogram dan bantuan bibit cabe untuk 18 kecamatan di seluruh Kabupaten Sidoarjo.

Pemkab Sidoarjo juga membagikan Sembako sebanyak 7.500 paket dalam Bansos penanganan dampak inflasi kali ini.

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali mengatakan Bansos itu dianggarkan melalui belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU). DTU ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Penganggaran ini sesuai petunjuk pemerintah pusat untuk penanganan dampak inflasi.

"Kami berharap bantuan seperti ini dapat sedikit meringankan biaya hidup masyarakat kecil. Bantuan ini petunjuk dari pusat. Yakni 2 persen dari Dana Transfer Umum peruntukannya untuk supporting di tingkat bawah dengan pemberian Bansos, kurang lebih Rp 4,6 miliar," ujar Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor ini kepada republikjatim.com, Senin (10/10/2022) di Pendopo Delta Wibawa.

Selain itu, Gus Muhdlor menjelaskan saat ini Indonesia dihadapkan pada kondisi genting. Inflasi dan resesi tengah mengancam. Hal itu tidak terjadi di tanah air saja. Namun seluruh belahan dunia mengalaminya. Menurutnya inflasi terus merangkak naik. Namun di Jawa Timur masih relatif rendah yakni antar 4 sampai 5 persen. Namun tidak dengan wilayah Sumatera yang inflasinya terus merangkak naik antara 7 sampai 8 persen.

"Banyak badai yang akan kita lalui. Kalau tahun ini ada inflasi, tahun depan ada resesi dan katanya cukup menakutkan. Semester pertama diprediksi 38 persen, semester kedua diprediksi 30 persen," ungkap alumni Fisip Unair Surabaya ini.

Gus Muhdlor berharap badai ekonomi saat ini dapat dihadapi bersama dengan kekompakan. Semua pihak diharapkan mendukung pemberian Bansos seperti ini. Salah satunya bentuk transparansi penerima agar Bansos itu tepat sasaran. Masyarakat dapat melapor jika berhak menerima Bansos agar mendapatkannya. Masyarakat yang tidak berhak diharapkan menolak jika tercatat sebagai penerima Bansos.

"Masyarakat juga diminta melapor kalau terdapat penerima Bansos yang bukan haknya. Bisa lapor ke kecamatan, desa maupun call center 112 Sidoarjo. Kami ingin mengajak semua camat, semua kepala dinas untuk transparan kalau yang menerima benar-benar orang yang layak mendapatkannya. Saya tidak ingin ada cerita yang dapat orang-orang itu saja," tegas alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.

Sementara Gus Muhdlor menilai masih ada dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dapat dipakai untuk Bansos semacam ini. Untuk itu, masyarakat dapat menyampaikan data penerima Bansos yang belum mendapatkannya. Nanti, akan ada validasi kembali oleh Pemkab Sidoarjo. Paguyuban Ojol, Bentor maupun nelayan juga diharapkan dapat melaporkan anggotanya jika belum mendapatkan bantuan serupa.

"Ojol, Betor maupun nelayan kalau ada data yang baru boleh ditambahkan. Nanti akan divalidasi Dinsos. Sehingga kalau nanti ada bantuan semacam ini dapat mengeksekusinya lebih baik lagi," tandasnya. Hel/Waw