Sidoarjo (republikjatim.com) - Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pengelola jalan tol (Jasa Marga) memberikan kompensasi tarif khusus bagi warga Sidoarjo dan Surabaya. Selain itu, mantan anggota DPR RI periode 2014 - 2019 ini juga meminta pengelola jalan tol menyediakan lahan stan (gerai) khusus untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sidoarjo.
Permintaan itu, disampaikan BHS saat merespon adanya kenaikan tarif jalan tol Surabaya - Gempol yang berlaku sejak tanggal 17 Januari 2021 kemarin.
"Harusnya pengguna jalan tol asal Sidoarjo dan Surabaya mendapatkan kompensasi tarif khusus dari pengelola jalan tol (Jasa Marga). Sekaligus, kami meminta pihak Jasa Marga menyediakan space (lahan) khusus untuk pemasaran UMKM produk Sidoarjo. Mulai tas, sepatu hingga kerupuk yang semua diproduksi di sini (Sidoarjo)," ujar BHS saat bertemu warga Desa Blurukidul, Kecamatan Sidoarjo, Kamis (25/02/2021).
Menurut BHS, sudah selayaknya Jasa Marga sebagai pengelola jalan tol, menyediakan lahan khusus untuk menampung sekitar 500 sampai 1.000 UMKM asal Sidoarjo. Hal itu, sebagai bentuk kompensasi dari pemanfaatan jalan tol Sidoarjo sepanjang sekitar 30 kilometer yang berada di tengah-tengah kota delta.
"Space itu, sudah seharusnya diberikan untuk masyarakat Sidoarjo. Hal ini untuk nilai kemanfaatan jalan tol, selain akibat polusi jalan tol yang berdampak dan dirasakan warga Sidoarjo," imbuh anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini.
Karena itu, alumnus Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini sangat menyayangkan kenaikan tarif jalan tol Surabaya-Gempol. Baginya, seharusnya warga Sidoarjo mendapatkan diskon (kompensasi) khusus karena jalan tol ada di sepanjang jalur Kota Sidoarjo. Termasuk warga Surabaya yang terdampak polusi jalan tol itu.
"Bukan malah sebaliknya, warga Sidoarjo membayar kenaikan tarif jalan tol itu. Karena jalan tol yang melewati Sidoarjo semuanya melewati tengah kota. Itu memberikan dampak polusi udara luar biasa. Makanya, seharusnya warga Sidoarjo mendapatkan CSR, bukan malah mendapatkan kenaikan tarif tol itu. Kami menghimbau pengelola jalan tol (Jasa Marga) untuk memberikan tarif khusus untuk warga Sidoarjo. Karena warga Sidoarjo dan Surabaya harus mengembalikan kesehatan polusi itu," tegas Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini.
Selain itu, lanjut BHS yang juga penasehat PT Dharma Lautan Utama (DLU) ini menambahkan jika dirinci, panjang jalan tol yang melintasi Sidoarjo kurang lebih sekitar 30 Kilometer. Menurutnya, sudah selayaknya ada tambahan exit tol di wilayah Sidoarjo. Saat ini baru ada tiga exit tol di Sidoarjo. Sementara di Surabaya, exit tol lebih dari lima.
"Harusnya exit tol di Sidoarjo ada minimal lima sampai enam. Termasuk adanya tambahan overpass. Saat menjabat anggota DPR RI periode 2014-2019 lalu, saya sudah mematok target setiap tahun ada pembagunan tiga overpass. Sekarang sudah tahun kedua, masih ada dua overpass. Minimal harusnya sudah enam overpass. Ini harus direalisasikan agar ada azas kemanfaatan untuk warga Sidoarjo," jelasnya.
Tidak hanya itu, BHS berharap agar tarif jalan tol bisa diturunkan lagi dan beberapa fasilitas yang bisa disediakan pengelola jalan tol. Diantaranya perbaikan jalan tol harus tidak ada kendala keretakan atau pun berlubang.
"Kami berupaya melalui MTI Jawa Timur akan menyampaikan aspirasi ini kepada Kementerian PUPR RI. Khusus warga Sidoarjo dan Surabaya agar diberi tarif khusus. Kemungkinan bisa diberi kartu abonemen atau tarifnya yang lebih murah lagi dari kenaikan tarif sekarang yang mencapai sekitar 30 - 50 persen untuk jalan tol Surabaya - Gempol," pungkasnya. Yan/Hel/Waw
