Sidoarjo (republikjatim.com) - Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Subandi merespon laporan warga Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Sidoarjo yang menilai pembangunan saluran air di tempatnya kurang layak. Laporan itu, ditindaklanjuti dengan meninjau langsung ke lokasi proyek, Senin (05/09/2022).
Bersama sejumlah instansi terkait, Subandi melihat langsung pengerjaan proyek saluran air Rp 160 juta yang dikeluhkan warga Entalsewu itu. Khususnya bagi warga Perum Graha Sewu.
"Kami mendapat laporan dari warga terkait pembangunan (pemasangan) saluran air (gorong-gorong) yang terlalu tinggi. Akibatnya, air tak bisa masuk ke saluran air dan mengakibatkan air tumpah keluar di Perum Graha Sewu," ujar Wabup Sidoarjo Subandi kepada republikjatim.com, Senin (05/09/2022).
Usai mengecek proyek itu, Subandi yang juga mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati ini memerintahkan dinas terkait segera melakukan pembenahan. Pihaknya meminta pembangunan saluran air harus sesuai rencana dan spesifikasinya.
"Jangan hanya mengejar target penyelesaian saja. Proyek pembangunan harus berkualitas, harus tepat waktu dan harus sesuai spesifikasi. Ketika saya lihat di lapangan kondisi saluran airnya memang kurang turun. Makanya, kami perintahkan agar dibenahi," pintahnya.
Subandi berharap pengerjaan proyek seperti ini tidak terulang kembali. Dia sangat menyayangkan jika terdapat lagi pengerjaan proyek dengan hasil seperti itu. Alasannya, pengerjaan seperti ini sama halnya mengulangi dua kali pekerjaan.
"Saya minta sebelum kegiatan pembangunan ini benar-benar selesai diperbaiki. Karena sudah saya sampaikan ke pengawas bangunan kalau pekerjaan itu tidak sesuai maka akan diberikan teguran melalui surat. Jangan sampai nanti ada laporan dari warga. Begitu ada laporan dari warga harus segera direspon," tegasnya.
Ke depan Wabup Sidoarjo yang juga mantan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo ini berharap komunikasi antar dinas maupun pemerintah desa terkait pembangunan di wilayahnya. Hal ini penting untuk menghindari permasalahan seperti itu. Pemerintah desa juga dimintanya ikut mengawasi proyek pembangunan yang ada agar pembangunan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.
"Akan percuma pekerjaan kalau pemerintah daerah sudah mulai pembenahan seperti normalisasi, betonisasi dan pavingisasi tetapi ternyata dalam bentuk pengerjaan kurang maksimal. Karena itu, sebelum terjadi dibentuk kerjasama antara kepala desa, perangkat desa yang ikut serta dalam pengawasan," jelasnya.
Sementara itu Subandi juga meminta semua Camat agar jika ada proyek di desa untuk selalu berkoordinasi dengan pihak desa. Bahkan ikut mengawasi agar kualitas bangunannya baik dan juga jika ditemukan tidak baik dalam pengerjaannya harus ditegur.
"Bikin surat ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera dibenahi dan pembangunan itu nanti benar-benar maksimal," urainya.
Melihat pengerjaan itu, Subandi menyarankan untuk mengukur perbedaan ketinggian dengan water pass dan tidak menggunakan selang. Dengan alat ukur itu, akan mudah diketahui titik rendahnya permukaan. Harapannya, fungsi saluran air dapat maksimal.
"Agar semua air hujan dapat seluruhnya mengalir ke saluran air yang dibuat. Kalau masih pakai alat ukur manual (selang) tidak akan tahu kelenturan berapa? Selain itu, disesuaikan dengan daerah perumahan agar pembuangan bisa masuk ke saluran air dan semua pembuangan bisa masuk ke sungai," pungkasnya. Hel/Waw
