Kediri (republikjatim.com) - Ratusan sopir angkot yang tergabung dalam Paguyupan Garuda Sakti sopir angkot jurusan Kediri-Pare mendatangi kantor DPRD Kabupaten Kediri. Mereka menuntut agar ojek online di wilayah Kabupaten Kediri dibubarkan.
Ketua Paguyuban Garuda Sakti, Imam Sugiyanto meminta Pemkab Kediri mengambil tindakan tegas dengan adanya ojek berbasis online. Alasannya ojek online sangat meresahkan sopir angkot. Oleh karena pihaknya berharap agar ojek online segera dibubarkan.
"Sebelum adanya ojek online, kami angkot jurusan Kediri-Pare sudah ada. Apa yang menjadi ketentuan dan kelayakan jalan juga sudah kami patuhi semuanya. Pemkab Kediri jangan asal memberikan ijin meski menguntungkan pemerintah," terangnya kepada republikjatim.com, Selasa (10/04/2018).
Sejak adanya ojek online, lanjut Imam pendapatan para sopir angkot hampir seluruhnya turun secara signifikan sekitar 75 sampai 80 persen. Hal ini menjadi kendala bagi sopir angkot.
"Karena satu sisi kami (sopir) bertanggung jawab kepada perusahaan angkot, yang manajemennya tidak ada perubahan juga tanggung jawab untuk menafkahi keluarga," tegasnya.
Selain itu, kata Imam jika dalam waktu 7 hari kedepan tidak ada kepastian jawaban dari Dishub Pemkab Kediri, maka ojek online bakal disweeping.
"Kami akan menunggu jawaban itu. Saat ini ratusan sopir angkot yang ada siap melakukan swepping ojek online. Kami akan melaporkan hasil temuan lewat foto dan berharap untuk tidak melakukan tindakan anarkhis," katanya.
Sementara itu, dalam mediasi perwakilan sopir angkot bersama Kepala Dishub Pemkab Kediri dan Komisi I DPRD Kabupaten Kediri masih belum menemui titik terang. Persoalan ini akan menjadi PR yang harus segera diselesaikan Dishub Pemkab Kediri dan DPRD Kabupaten Kediri untuk segera memberikan jawaban dan jaminan atas tuntutan sopir angkot itu.
Apalagi jika tak ada jawaban pasti sopir angkot bakal demo lagi dengan mendatangkan bukan hanya jalur trayek Kediri-Pare tapi juga akan mendatangkan trayek-trayek lain yang masuk ke Kabupaten Kediri. Pan/Waw
