Program Peningkatan Pelayanan Publik di Sidoarjo Diapresiasi Pemprov Jatim


Program Peningkatan Pelayanan Publik di Sidoarjo Diapresiasi Pemprov Jatim TANDA TANGAN - Penandatangan komitmen bersama dilakukan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo mulai dari Dinas, Camat hingga Kades sebagai upaya peningkatan pelayanan publik di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (11/10/2022) sore.

Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali terus mendorong jajarannya meningkatkan pelayanan publik di setiap instansi. Terutama instansi yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat diharapkan tidak stagnan.

Selain itu, Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor ini mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar terus menciptakan inovasi dalam memberi kemudahan pelayanan publik. Upaya lainnya, yang tidak kalah penting kata Gus Muhdlor adalah komitmen bersama lintas OPD untuk memperkuat sinergitas. Tujuannya tidak lain agar pelayanan publik di Sidoarjo semakin baik.

"Inovasi pada pelayanan publik sangat penting. Ini sama pentingnya dengan meningkatkan komitmen di setiap OPD. Inovasi harus didukung dengan kinerja yang progresif dan profesional. Semua harus berpikir sama dan tujuan utamanya kepuasan publik dalam menerima pelayanan dari pemerintah," ujar Gus Muhdlor kepada republikjatim.com, Kamis (13/10/2022).

Penandatangan komitmen bersama sebelumnya telah dilakukan OPD di pendopo Delta Wibawa, Selasa (11/10/2022) sore. Strategi pengendalian kinerja melalui Portal Akuntabilitas Kinerja Sidoarjo (Paksi) yang dilakukan Inspektorat Sidoarjo dengan Dinas Kominfo, Bappeda dan BPKAD. Termasuk Bagian Organisasi Setda Sidoarjo diharapkan dapat meningkatkan indeks pelayanan publik.

"Selain itu, dukungan program validasi data dinamis dan penambahan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Sipraja juga dilakukan dinas terkait dengan kantor BPJS Kesehatan Sidoarjo. Komitmen bersama peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan ini juga didukung seluruh Camat," ungkap alumni Fisip Unair Surabaya.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Dinas Perikanan dan seluruh Camat serta seluruh Kades se Kecamatan Sukodono. Komitmen penandatangan ini dalam rangka peningkatan potensi perikanan di Kabupaten Sidoarjo. Upaya ini juga dilakukan juga penandatanganan komitmen bersama mendukung peningkatan penerimaan dan pengendalian pajak daerah berbasis Sistem Informasi Eksekutif (SIE) pajak daerah dalam rangka peningkatan pajak daerah.

"Penandatanganan dilakukan antara Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPKD) dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) serta seluruh Camat," tegas alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.

Sementara Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim, Dr Ramliyanto yang hadir mengapresiasi langkah Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan pelayanan publik itu. Menurutnya upaya yang dilakukan Pemkab Sidoarjo kali ini hal yang luar biasa. Alasannya, ada kolaborasi antara stakeholder dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Diantaranya Kepala OPD, Camat dan Kepala Desa bersepakat untuk mewujudkannya.

"Kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi dan penghargaan atas inisiatif ini. Semua ini tentunya akan sangat membantu kita semua untuk mewujudkan birokrasi kita menjadi birokrasi berkelas dunia," katanya.

Ramli menilai upaya yang dilakukan Pemkab Sidoarjo akan membantunya meningkatan pelayanan publik di Jatim. Apalagi, komitmen yang dilakukan Pemkab Sidoarjo sampai pada kepala desa. Baginya, saat ini ia mendapatkan amanat dari Gubernur Jatim untuk mengawal inovasi pelayanan publik sampai tingkat desa.

"Bu Gubernur selalu menyampaikan desa dan kecamatan merupakan ujung tombak pembangunan pelayanan publik yang harus dilibatkan dalam pelayanan publik," paparnya.

Sementara Pj Sekda Sidoarjo Andjar Surjadianto menegaskan dibutuhkan komitmen bersama dalam meningkatkan pelayanan publik. Menurutnya, saat ini tuntutan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas sangat tinggi. Mindset pemerintah selama ini sebagai penguasa. Dengan otoritasnya, pemerintah seakan-akan memaksakan produk yang dihasilkan harus diterima masyarakat.

"Tapi, mindset itu saat ini sudah berubah. Masyarakat selaku pemilik kebutuhan harus dipenuhi kebutuhan akan pelayanan dari pemerintah. Inovasi dan komitmen jalan beriringan sebagai percepatan pemenuhan kebutuhan pelayanan," tandasnya. Hel/Waw