Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah akhirnya menggelar mutasi besar-besaran pejabat di lingkingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo, Kamis (11/01/2018). Tidak tanggung-tanggung dalam mutasi pejabat eselon II, III dan IV itu, mencapai 196 orang. Sebagian besar, para pejabat yang menduduki jabatan strategis sekelas Kepala Dinas (Kadis), Kepala Badan (Kaban) serta Kepala Bagian (Kabag) itu merupakan pejabat lama yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Mutasi itu, sifatnya mendefinitifkan pejabat yang status jabatannnya Plt itu. Diantaranya Kepala Satpol PP, Widiantoro Basuki, Nur Rahmawati, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Heri Susanto, Asisten Tata Pemerintahan, Tjarda Kepala Dinas Koperasi, Mikro dan UKM, Joko Supriyadi Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Siswaji Abidin, Sekwan DPRD Sidoarjo, Handajani Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Peternakan serta Ari Suryono yang sebelumnya menjabat Kabag Umum menjabat Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan. Kemudian Sangaji menjabat Kabag Pengadaan Barang dan Jasa.
"Mutasi ini tidak hanya penempatan vigur, tetapi juga regulasi untuk pemantapan organisasi dan memaksimalkan pelayanan umum ke masyarakat," terang Saiful Ilah kepada republikjatim.com, Kamis (11/01/2018).
Selain itu, kata Saiful pelantikan kali ini salah satunya untuk mengisi jabatan eselon II. Pengisian jabatan eselon II dibeberapa OPD dihasilkan dari seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama (JPT) yang telah dilakukan. Panitia JPT yang terdiri dari akademisi, pakar dan profesional telah menentukan siapa-siapa yang sesuai untuk mengisi kekosongan pejabat eselon II.
"Mutasi ini sudah berdasarkan berbagai pertimbangan. Diantaranya soal kapasitas, integritas, moralitas dan integritasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Jadi mutasi ini juga demi penyegaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," tegasnya.
Sementara banyaknya ASN yang dimutasi ini, lanjut Abah Ipul karena dampak pembubaran UPTD Dinas Pendidikan.
"Penghapusan UPTD itylu kebijakan pemerintah pusat bukan Pemkab Sidoarjo. Semua harus bisa menerimanya," pungkasnya. Waw
