Sidoarjo (republikjatim.com) - Prosesi penerimaan 145 pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Krian di Desa Tambakkemerakan, Kecamatan Krian, Sidoarjo selesai. Hal ini setelah adanya hearing sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo, perwakilan warga Krian yang sempat demo dan mahasiswa, Dinas Kesehatan (Dinkes) serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya di ruang rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, Jumat (18/02/2022) sore.
Berdasarkan rencananya 145 Tenaga Harian Lepas (THL) itu, bakal mengisi kebutuhan awal 309 pegawai RSUD Krian yang bakal disoft launching pada bulan Maret 2022 mendatang itu.
Kendati demikian, sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo mendesak agar nama RSUD Krian diganti nama dengan RSUD Sidoarjo Barat. Hal itu, sesuai dengan awal rencana pembangunan RSUD di wilayah Sidoarjo Barat itu, sekaligus untuk memberikan layanan bagi warga lima kecamatan di Sidoarjo Barat. RSUD baru itu, selain melayani warga Kecamatan Krian, juga melayani warga Kecamatan Balongbendo, Prambon, Tarik dan Kecamatan Wonoayu yang merupakan bekas (eks) wilayah Kawedanan Krian.
"Kami hanya mengingatkan Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo agar Perbup RSUD Krian ini diubah menjadi RSUD Sidoarjo Barat lagi. Karena rencana pembangunan RSUD Sidoarjo Barat kami (anggota DPRD Sidoarjo) berdarah-darah. Karena awalnya bakal dibangun dengan sistem KPBU. Akhirnya sekarang bisa dibangun dengan APBD agar rumah sakit tidak menanggung beban hutang ke pihak ketiga," ujar Wakil Ketua II DPRD Sidoarjo, Kayan kepada republikjatim.com, Jumat (18/02/2022) sore di sela-sela hearing.
Selain itu, kata Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo ini pergantian nama RSUD menjadi RSUD Sidoarjo Barat itu agar tidak ada dikotomi di tengah warga Sidoarjo barat.
"Bisa jadi kalau hari ini yang demo warga Krian, bisa jadi besok yang demo warga Prambon, Tarik, Balongbendo atau warga Wonoayu. Karena persoalan nama itu mempersempit kesempatan warga Sidoarjo Barat mendapatkan layanan kesehatan," ungkapnya.
Menanggapi desakan itu, Kabag Organisasi Pemkab Sidoarjo, Arief Mulyono menegaskan jika nama RSUD seharusnya diberi nama pahlawan dari kalangan dokter. Hal ini lantaran mininya nama dokter itu, akhirnya dipakai nama berdasarkan keberadaan RSUD itu.
"Akhirnya dipilih menjadi nama RSUD Krian itu. Karena lokasinya berada di Krian," katanya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman menegaskan jika nama RSUD Krian itu menjadi dijadikan dasar dalam Perbup lantaran kewenangan Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo. Menurutnya, saat ini pihaknya sudah mengakomodir sekitar 65-70 persen kebutuhan pegawai RSUD Krian.
"Pendaftaran penerimaan pegawai (RSUD Krian) kemarin ada 8.848 pelamar. Sedangkan yang dibutuhkan hanya 145 formasi. Saat ini kebutuhan untuk pembukaan awal RSUD Krian dibutuhkan 309 karyawan. Rinciannya, diisi CPNS 106 orang, pegawai mutasi 49 orang dan rencana THL yang diumumkan 20 Pebruari sebanyak 145 orang itu. Hampir 65 -70 persen bakal diisi warga Krian. Karena penilaiannya warga Krian mendapat 50 poin, warga Sidoarjo diluar Krian 30 poin dan warga diluar Sidoarjo mendapat nilai 20 poin," tandasnya. Hel/Waw
