Pastikan Keamanan, BHS dan PPLS Tinjau Tanggul Lumpur Lapindo Pasca Gempa Malang


Pastikan Keamanan, BHS dan PPLS Tinjau Tanggul Lumpur Lapindo Pasca Gempa Malang CEK - Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) didampingi para pejabat PPLS mengecek kondisi tanggul Lumpur Lapindo yang rawan jebol paska kejadian gempa di Malang Selatan kemarin, Rabu (14/04/2021).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendatangi tanggul lumpur di Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Rabu (14/04/2021). Hal itu, untuk memastikan tanggul Lumpur Lapindo di Sidoarjo aman paska adanya gempa di Malang dengan kekuatan magnitudo 6,1 SR hingga terasa sampai ke Kota Delta itu.

"Kami datang ke tanggul Lumpur Lapindo ini untuk memastikan kondisi dua sesar besar. Yakni Sesar Siring dan Sesar Watukosek yang ada di Lumpur Lapindo aman. Makanya, kami mengeceknya bersama para petugas Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS)," ujar BHS saat mengecek kondisi tanggul di Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Rabu (14/04/2021).

Pengecekan itu, kata BHS agar bisa memastikan informasi bagi masyarakat Sidoarjo tidak khawatir dengan kedua sesar itu. Hal ini disebabkan jika kedua sesar itu bergeser maka akan dapat membahayakan dan mengkhawatirkan terhadap keselamatan warga yang tinggal di sekitar Lumpur Lapindo itu.

"Setelah pengecekan bersama petugas PPLS ternyata pasca adanya gempa itu, dua sesar yang ada di Lumpur Lapindo tidak ada pergerakan (pergeseran). Sehingga kondisinya sama seperti sebelumnya yakni masih aman. Kondisi gempa kemarin tidak mempengaruhi terhadap kondisi dinding pembatas tanggul Lumpur Lapindo," ungkapnya.

Selain itu, BHS yang juga alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini meminta pemerintah untuk melakukan mitigasi bencana Lumpur Lapindo. Misalnya dengan menempatkan sirine di sekeliling tanggul untuk memberikan peringatan jika suatu saat terjadi bencana tanggul jebol atau lainnya. termasuk juga memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk cara menyelamatkan diri ke titik aman jika sewaktu-waktu terjadi bencana.

"Mitigasi bencana ini penting dan itu yang harus segera dilakukan Pemkab Sidoarjo bersama pemerintah pusat dengan mengajak BNPB atau Basarnas petugasnya harus ditempatkan di sekitar lumpur Lapindo itu. Termasuk menempatkan Early Warning System (EWS) di sekitar pemukiman warga agar saat ada bencana semua siap siaga," tegasnya.

Sementara Kabag TU PPLS, Hikmad Ratara Reza memastikan setelah terjadi gempa di Malang, pihaknya langsung melakukan pengecekan dengan Ground Penetrating Radar (GPR) kondisi tanggul dan sesar yang ada di Lumpur Lapindo. Hasilnya tidak terpengaruh gempa sama sekali. Bahkan hasilnya masih sama dengan kondisi sebelum gempa terjadi, termasuk tanggul lumpur semua aman. Hanya saja terjadi penurunan untuk tanggul di Desa Gempolsari 9 sentimeter.

"Soal mitigasi bencana atau Rencana Tindak Darurat (RTD), PPLS sudah berinisiatif sejak Tahun 2018 lalu. Hanya saja, hal ini perlu dukungan dari BNPB maupun Pemerintah Daerah Sidoarjo. Kami sudah ada hasil RTD-nya. Bahkan sudah masuk di Bappeda. Sekarang tinggal legalisasi (tanda tangan) Pak Bupati Sidoarjo. Harapan kami, segera bisa dilegalkan agar bisa diterapkan di sekitar Lumpur Sidoarjo ini," tandasnya. Hel/Waw