Sidoarjo (republikjatim.com) - Perjanjian Kerjasama (PKS) Pengelolaan Parkir antara Dinas Perhubungan Sidoarjo dan PT Indonesia Sarana Service (ISS) akhirnya ditandatangani kedua belah pihak. Penandatanganan itu disaksikan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Ketua DPRD Usman dan Kajari Sidoarjo Ahmad Muhdhor. Sedangkan nilai kontrak kerjasama sesuai hasil lelang beberapa waktu lalu sebesar Rp 32, 090 miliar.
Kerjasama ini dinilai Bupati muda alumni Fisip Unair Surabaya itu menguntungkan. Alasannya, karena menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari yang hanya sekitar Rp 1 miliar Tahun 2021 naik menjadi Rp 32,090 miliar. Pemkab Sidoarjo memberi batas waktu 7 hari kerja kepada PT ISS untuk menyetor ke kas daerah. Masa kerjasama berlangsung selama 3 tahun, terhitung mulai Tahun 2022 hingga Tahun 2025. Selain itu, setiap tahun nilai kontraknya naik sebesar 7,5 persen.
Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor ini menyebut kerjasama pengelolaan parkir dengan skema baru itu merupakan berkah ramadhan bagi Pemkab Sidoarjo. Baginya, kerjasama itu salah satu awal titik balik parkir yang lebih menguntungkan Pemkab Sidoarjo. Karena jika berkaca pada tahun lalu anggaran yang dikeluarkan untuk jukir sampai Rp 7 miliar tetapi pendapatannya hanya sekitar Rp 16 miliar.
"Saat kerjasama ini digulirkan, keuntungan selain PAD naik jadi Rp 32,090 miliar, Pemkab Sidoarjo juga bisa efisiensi anggaran sekitar Rp 7 miliar. Keuntungan diperoleh dalam kerjasama ini pendapatan parkir meningkat tajam dan Pemkab Sidoarjo bisa efisiensi anggaran. Ini pencapaian kita bersama," ujar Gus Muhdlor usai menyaksikan penandatanganan PKS parkir di Luminor Hotel, Senin, (25/04/2022) petang.
Bupati alumni Fisip Unair Surabaya ini memastikan Pemkab Sidoarjo akan mensupport dengan menerjunkan petugas Satpol PP dan Dishub untuk membantu kelancaran peralihan pengelolaan parkir. Hal ini agar dalam pelaksanaan nanti sesuai peraturan yakni Perda Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Di dalam Perda itu disebutkan, tarif untuk roda dua mulai Rp 2.000 - Rp 3.000. Sedangkan untuk roda empat atau lebih tarifnya mulai Rp 4.000.
"Kami minta proses peralihan parkir bisa berjalan dengan baik dengan mengedepankan sisi humanisme (kemanusiaan). Skema pengelolaan parkir baru bisa dilaksanakan paling lambat 30 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian kerjasama. Tolak ukurnya sesuai Perda. Mulai dari tarif parkirnya berapa, titiknya dimana saja dan prosesnya nanti bisa melibatkan TNI, Polres atau Marinir. Karena proses penertiban ini cukup panjang. Yang penting proses peralihan pengelolaan parkir mengedepankan sisi humanis," pintahnya.
Karena itu, Gus Muhdlor berharap PT ISS mengakomodir juru parkir yang sudah ada, mendayagunakan jasa para jukir agar mereka tetap bekerja.
"Mereka (para jukir) yang sudah ada bisa tetap diakomodir agar tetap bekerja agar pengelolaan parkir jalan dan semuanya lancar. Setelah PKS ini, harapannya PAD bisa segera masuk," tegasnya.
Dalam skema kerjasama ini, PT ISS didorong Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini agar secepatnya menerapkan parkir dengan sistem digital (elektronik). Program digitalisasi parkir itu sudah lama dicanangkan Pemkab Sidoarjo. Penerapan digitalisasi parkir bisa mulai pada kantong-kantong parkir yang sudah ada pembatasnya seperti, parkiran di GOR dan pasar.
"Langkah awalnya dibeberapa tempat yang sudah ada pembatasnya. Seperti di GOR, Pasar dan tempat lainnya harus sudah mulai dicicil untuk mengarah pada sistem digitalisasi. Penyesuaian ini harus didorong dan disosialisasikan ke masyarakat agar paham soal pengelolaan parkir digital ini," ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Benny Airlangga mengakui titik potensi parkir bisa berubah seiring berjalan waktu. Pengurangan dan penambahan jumlah titik parkir akan diikuti dengan perubahan melalui adendum kerjasama.
"Karena itu, Dishub akan mengajukan anggaran Rp 1 miliar dari dana Bantuan Tak Terduga (BTT) untuk dipakai operasional ratusan juru parkir selama April - Mei," tandasnya. Hel/Waw
