Investasi Capai Rp 14 Triliun, Ekonomi Sidoarjo Pulih Lebih Cepat, Gus Muhdlor Minta Harmonisasi Industri Dijaga


Investasi Capai Rp 14 Triliun, Ekonomi Sidoarjo Pulih Lebih Cepat, Gus Muhdlor Minta Harmonisasi Industri Dijaga INVESTASI - Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor memaparkan soal kenaikan nilai investasi yang mencapai Rp 14 triliun saat Bimtek Penguatan Perusahaan Alih Daya di Era Industrialisasi dan Digitalisasi di Ruang Rapat, Disnaker Sidoarjo, Rabu (08/03/2021).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tren sangat positif. Menutup buku Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Sidoarjo 7, 53 persen tertinggi nomor dua di Jawa Timur. Pemulihan ekonomi kota Delta ini terbilang lebih cepat dari perkiraan karena sempat minus 3,69 persen saat pandemi Tahun 2020 kemarin.

Kabar baiknya lagi, investasi yang masuk mencapai Rp 14,1 triliun. Capaian itu, naik 100 persen dibanding Tahun 2021 kemarin dengan nilai Rp 7,1 triliun.

Tren investasi yang positif ini, menurut Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali harus dipertahankan. Salah satunya, dengan menjaga harmonisasi industri. Karena itu, Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor ini meminta kepada seluruh perusahaan alih daya yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk bekerja secara profesional. Selain itu, bersaing secara sehat demi terciptanya harmonisasi industrialisasi.

"Salah satu untuk menciptakan harmonisasi industri itu, tidak membuka celah kecil saat melakukan kerja sama dengan klien (perusahaan) yang nantinya bisa menimbulkan disharmonisasi industri," ujar Gus Muhdlro di sela Bimtek Penguatan Perusahaan Alih Daya di Era Industrialisasi dan Digitalisasi di Ruang Rapat Nusantara, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Sidoarjo, Rabu (08/03/2023).

Dengan adanya harmonisasi industri, kata Gus Muhdlor diyakini mampu meningkatkan iklim investasi di Sidoarjo yang semakin gemilang. Apalagi, saat ini dengan proyek pembangunan di Sidoarjo yang secara intens, mampu menarik iklim investasi dan optimisme pengembangan perekonomian masyarakat.

"Investasi di Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Yaitu di tahun 2021 sebesar Rp 7,1 triliun naik menjadi Rp 14,1 triliun pada Tahun 2022 atau naik sebesar 100 persen," ungkap Bupati alumni Fisip Unair Surabaya ini.

Karena itu, lanjut putra KH Agoes Ali Masyhuri ini kendala yang dialami oleh Sidoarjo saat ini adalah kepastian investasi terkait peruntukan lahan serta amdal Penanam Modal Asing (PMA) yang diambil alih oleh pusat. Dirinya berharap kepada perusahaan di Sidoarjo bekerjasama dengan baik antar satu dengan lainnya.

"Dengan cara bekerjasama yang baik dan membuat orientasi yang konstruktif bagi Kabupaten Sidoarjo, akan dapat menyelesaikan masalah investasi di Sidoarjo. Targetnya, pada akhir Tahun 2023 dua masalah ini terselesaikan," tegas Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.

Selain itu, lanjut Gus Muhdlor pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo juga terus tumbuh dari minus 3,69 persen naik menjadi 7,53 persen. Angka ini, tidak luput dari kerja sama perusahaan alih daya. Diantaranya yang pertama berperan memberikan wadah tenaga kerja yang produktif sesuai kompetensi dan keahliannya.

"Yang kedua, perusahaan alih daya menjadi sarana membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Ketiga menciptakan kondisi industrial yang lebih kondusif melalui ketaatan ketentuan yang diatur oleh pemerintah," jelasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Sidoarjo, Ainun Amalia akan terus memantau perusahaan agar mengikuti beberapa regulasi pemerintah untuk kelancaran pertumbuhan investasi di Sidoarjo.

"Sebanyak 50 perusahaan alih daya di Kabupaten Sidoarjo skala besar, sedang dan kecil akan kami bimbing dengan baik. Diantaranya terkait pemahaman dan kesepahaman agar dapat meminimalisir permasalahan ketenagakerjaan dan dapat menyesuaikan di era digitalisasi ini," urainya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Usman dalam kesempatan ini ikut mendukung adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, para pengusaha dan pekerja agar berjalan selaras dengan PP Nomor 35 Tahun 2021. Yakni tentang perjanjian kerja waktu tertentu agar terwujud perlindungan tenaga alih daya. Bahkan DPRD Sidoarjo meminta kepada perusahaan agar ikut menjaga produktifitas dan kesejahteraan pekerja.

"Saya juga minta kepada pemerintah turut memasifkan pengawasan sistem hubungan kerja antar perusahaan dan pekerja alih daya," tandasnya. Hel/Waw