Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) jajarannya agar tidak berhenti memberi pelayanan yang terbaik bagi warga Sidoarjo.
Gus Muhdlor menekankan tujuan dari reformasi dan pembenahan birokrasi adalah warga Sidoarjo bisa merasakan perubahan dengan kemudahan pelayanan pemerintah yang lebih baik. Perubahan yang diharapkan yakni pelayanan yang efektif, cepat dan mudah.
Karena itu, Gus Muhdlor meminta birokrasi harus membuka diri dan membuka ruang kritik dari publik. Kanal komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tidak boleh dibatasi. Prinsip kebijakan dalam mewujudkan reformasi birokrasi hanya bisa dicapai jika kebijakan itu berasal dari suara bawah.
"Kebijakan buttom up atau berlandaskan kebutuhan masyarakat luas itu kuncinya. Riset dan kajian menjadi tahapan yang harus dilalui setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membuat perencanaan. Suara mayoritas publik tidak bisa diabaikan. OPD harus aktif dan cepat merespon setiap perubahan di masyarakat," ujar Muhdlor saat membuka peluncuran program Sidoarjo Resik, Selasa (30/11/2021).
Berdasarkan data pengaduan yang masuk ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkab Sidoarjo yang selama ini memegang dan mengelola kanal pengaduan aplikasi Lapor.go.id, mayoritas warga Sidoarjo masih mengeluhkan permasalahan jalan rusak dan berlubang. Selain itu, masalah pencemaran lingkungan, layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil juga masih jadi kritikan masyarakat. Termasuk pelayanan air bersih PDAM juga masih banyak menerima komplain.
"Semua keluhan itu, akan kami terima dengan tangan terbuka. Karena semua mengarah kepada pelayanan efektif dan kemudahan," imbuhnya.
Bagi Bupati muda alumni Fisip Unair Surabaya ini, salah satu upayanya adalah dengan membuat kebijakan strategis dengan memfokuskan APBD 2022 senilai Rp 5,4 triliun. Anggaran itu, untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur.
"Termasuk untuk prioritas dalam pemulihan perekonomian di Sidoarjo," tegas Alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.
Dua kebijakan prioritas itu, diambil Gus Muhdlor karena dilandaskan pada menguatkan permintaan publik (masyarakat) Sidoarjo yang menginginkan perbaikan infrastruktur jalan dan pemulihan ekonomi. Tahun 2021 ini, program betonisasi jalan sudah dimulai. Ada sebanyak 25 ruas jalan kabupaten dikebut pengerjaanya.
"Kami bekerja berdasarkan kebutuhan masyarakat. Banyaknya keluhan yang masuk agar pemerintah segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak dan berlubang. Peningkatan infrastruktur jalan, masuk dalam prioritas kebijakan Tahun 2022. Untuk perbaikan layanan pemerintah seperti pelayanan administrasi kependudukan, PDAM dan OPD lainnya saya minta harus kerja keras. Termasuk penanganan pencemaran lingkungan seperti penanganan sampah," jelasnya.
Bahkan, aplikasi layanan online yang selama ini dibuat harus juga didukung dengan layanan offline yang lebih baik. Selain itu, pelayanan pemerintah di semua lini bertahap harus ditingkatkan.
"Yang diinginkan masyarakat pelayanan itu bisa cepat, mudah dan tidak berbelit-belit serta transparan. Memudahkan pelayanan untuk warga Sidoarjo," pungkasnya. Adv/Hel/Waw
