Sidoarjo (republikjatim.com) - Dibawah komando Ahmad Muhdlor Ali sebagai Bupati muda yang satu-satunya bupati di Indonesia yang mendapat penghargaan Pemimpin Perubahan dari Kementerian PANRB 21 Desember 2021 lalu. Karena itu, Pemkab Sidoarjo berupaya keras, dan bekerja cerdas dalam mentransformasi pembangunan.
Wujud nyata transformasi pembangunan yang dikomandoi Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor ini Kabupaten Sidoarjo mendapat sejumlah penghargaan. Diantaranya dua penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan satu penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PANRB pada 8 Maret 2022 lali.
Transformasi pembangunan ini sebagai akselerasi pelayanan publik, secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Yakni dengan melakukan inovasi terbaik yang diimpikan warga Sidoarjo. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhasil meraih penghargaan WBBM adalah RSUD Sidoarjo dan Kecamatan Sukodono.
Sedangkan yang meraih WBK adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendik Capil) Pemkab Sidoarjo dengan kategori penilaian sangat baik.
"Penghargaan yang diterima Sidoarjo ini, mendeskripsikan dengan pelayanan prima, pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat," ujar Gus Muhdlor saat acara coffee morning di Ruang Rapat Delta Wicaksana, Gedung Setda Kabupaten Sidoarjo, Senin (28/03/2022).
Atas prestasi yang diraih ketiga OPD itu, Bupati muda alumni Fisip Unair Surabaya ini menyematkan pin penghargaan WBK dan WBBM kepada Kepala Dispendukcapil dan Direktur RSUD Sidoarjo serta menyerahkan piagam penghargaan WBBM untuk RSUD Sidoarjo, Kecamatan Sukodono dan Dispendukcapil.
"Kami berharap ke depan, semua OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo menerapkan Zona Integritas (ZI). Untuk mewujudkan itu semua diperlukan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas," tegas Gus Muhdlor.
Selama ini, Sidoarjo sendiri telah melaksanakan role model pelayanan publik dalam proses penilaian Kementerian PANRB. Ada 104 Unit kerja yang dinilai. Diantaranya Dinas/Badan, Kecamatan hingga Puskesmas.
"Role model ini akan memberi contoh dan motivasi serta mendorong semangat bagi OPD lain untuk menerapkan zona integritas dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," tandas Analis Kebijakan Sub Bagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo, Anita Inggit. Hel/Waw
