Sidoarjo (republikjatim.com) - Kasus stunting Tahun 2023 di Kabupaten Sidoarjo berhasil mengalami penurunan signifikan hingga sebesar 2,4 persen. Hal ini, berkat berbagai upaya kerjasama lintas sektor di bawah kepemimpinan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali.
Berdasarkan data dari aplikasi e-PPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) pada bulan timbang di Posyandu pada Februari 2023 stunting di Kabupaten Sidoarjo mencapai 5,3 persen atau sebanyak 4.986 balita terindikasi stunting. Kemudian, di bulan Agustus 2023 mencapai 3,4 persen atau sebanyak 5.026 balita terindikasi stunting.
Jumlah balita terindikasi stunting itu, memerlukan pemeriksaan lebih lanjut soal balita itu benar terdiagnosa stunting. Jika benar maka perlu dirujuk untuk diperiksa lebih lanjut tim dokter spesialis anak.
"Ini merupakan bukti nyata keseriusan kami (Pemkab Sidoarjo) dalam melakukan percepatan penurunan angka stunting di Sidoarjo," ujar Bupati Sidoarjo yang akrab disapa Gus Muhdlor ini kepada republikjatim.com, Rabu (08/11/2023).
Gus Muhdlor yang juga alumni Fisip Unair Surabaya ini menjelaskan keberhasilan percepatan penurunan stunting ini karena adanya sinergi baik antara Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, forum Rumah Desa Sehat (RDS) maupun stakehoder lainnya di Sidoarjo.
"Semua saling bekerja dan bersinergi yang baik untuk tujuan yang sama. Yakni percepatan penurunan stunting," ungkap Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo, Fenny Apridawati menguraikan beberapa upaya tengah digencarkan. Diantaranya, pertama pemberian tablet penambah darah kepada ibu hamil dan remaja untuk mencegah anemia yang menyebabkan resiko tinggi terhadap berat badan bayi rendah.
"Tahun ini kami akan pantau ibu hamil dan remaja yang siap menikah agar benar-benar meminum Tablet Tambah Darah (TTD). Karena berkaca dari tahun sebelumnya, angka stunting tinggi akibat dari prosentase penerima TTD sebesar 87 persen tak sebanding dengan persentase yang meminumnya hanya sebesar 16,4 persen," urai Fenny.
Mantan Kepala Disperindag Pemkab Sidoarjo menguraikan upaya kedua yang dilakukan Dinkes Pemkab Sidoarjo adalah menggencarkan pemberian ASI ekslusif. Sedangkan ketiga, bebas Open Defecation Free (ODF) dengan cara pemberian jamban sehat.
"Pada awal Tahun 2023 sebanyak 6.696 KK yang belum memiliki jamban, saat ini turun sebanyak 1.148 KK menjadi 5.548 KK yang belum memiliki jamban," katanya.
Sedangkan berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) skala nasional Tahun 2021, prevalensi stunting nasional sebesar 24,4 persen. Sedangkan SSGI di Jawa Timur, prevalensi stuntingnya mencapai 23,5 persen dan Kabupaten Sidoarjo 14,8 persen. Untuk SSGI nasional Tahun 2022, prevalensi stunting nasional sebesar 21,6 persen dan Jawa Timur 19,2 persen serta Kabupaten Sidoarjo 16,1 persen. Hel/Waw
