Ponorogo (republikjatim.com) - Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Ponorogo mulai berbenah dalam penanganan orang miskin dan tidak mampu. Salah satunya berbenah soal data fakir miskin dan orang tidak mampu yang ditarget akhir Tahun 2018 validasinya selesai.
"Kami siap membenahi akurasi data orang dan fakir miskin di Ponorogo," terang Kepala Dinsos Pemkab Ponorogo, Sumani di acara pembukaan Bimtek Petugas Pengumpul Data di Hotel Latiban JL KH Ahmad Dahlan, Ponorogo, Kamis (13/09/2018).
Sumani berharap kegiatan Bimtek ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu secara valid. Tujuannya, agar tidak ada lagi istilah bantuan sosial salah sasaran.
"Harusnya sudah tidak ada lagi istilah bantuan tidak tepat sasaran. Karena semua bentuk bantuan yang diberikan kepada yang benar-benar tidak mampu dan fakir miskin berdasarkan validasi data," imbuhnya.
Bagi Sumani agar data benar - benar valid, prasyaratnya harus sesuai dan masuk ke basic data terpadu dan fungsi validasi untuk menentukan orang yang benar- benar layak menerima bantuan.
"Validasi data itu menjadi dasar pemberian semua bantuan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu," tandasnya.
Sementara dalam kegiatan ini diikuti sekitar 60 peserta pengumpul data. Selain itu, diikuti pengawas. Bimtek ini digelar pihak ketiga, PT Biro Klarifikasi Indonesia (BKI) bekerjasama dengan Al-Gheins Ponorogo. Alasannya, Dinsos Pemkab Ponorogo belum memiliki anggaran untuk membimbing petugas validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu. Ami/Waw
