Sidoarjo (republikjatim.com) - Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo Warih Andono meminta Pemkab Sidoarjo memberikan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 kepada puluhan Kepala Keluarga (KK) penghuni Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Desa Tambakkemerakan, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Alasannya, sekitar 20 KK yang tinggal di Rusunawa itu belum terdata sebagai penerima bantuan dampak Covid-19.
Bagi Warih Andono yang juga sebagai Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Penanganan Covid-19 DPRD Sidoarjo ini menilai para penghuni Rusunawa itu sangat layak mendapat bansos Covid-19. Apalagi, sebagian besar pekerjaan penghumi Rusunawa itu tidak tetap.
"Penghasilan para penghumi Rusunawa baik sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) maupun pengamen dan peminta-minta berkurang drastis karena Covid-19. Apalagi mereka juga korban gusuran dari program pembangunan RSUD Barat," pintah Warih Andoni saat mendampingi Bacabup Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menggelar penyemprotan disinfektan dan pembagian masker di Rusunawa Tambakkemerakan, Kamis (16/04/2020).
Selain itu, kata Ketua DPD Golkar Sidoarjo ini pihaknya bakal bakal berkoordinasi dengan (Panja) Penanganan Covid-19 DPRD Sidoarjo, agar penghuni Rusunawa masuk data penerima Bansos Covid-19. Bahkan pihaknya bakal segera menggelar hearing dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait soal Rusunawa Tambakkemerakan. Terutama membahas soal penghuni rusunawa yang terbebani tarif listrik dan iuran air bersih.
"Kami akan panggil OPD terkait untuk hearing. Karena Rusunawa ini bangunanya tidak standar. Karena tidak ada meteran (token) di setiap kamarnya," paparnya.
Sedangkan Bacabup Sidoarjo, BHS mendesak pemerintah pusat untuk menggratiskan tarif listrik selama wabah Corona bagi penghuni Rusunawa Tambakkemerakan ini. Pihaknya menilai penghuni Rusunawa menjadi korban terdampak Covid-19.
"Saya bakal menghubungi Menteri BUMN agar menggratiskan listrik bagi penghuni Rusunawa ini. Termasuk koordinasi dengan PLN Cabang Krian soal pemasangan meteran di setiap kamar penghuni Rusunawa itu," tegas mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.
Selain itu, BHS menguraikan pihaknya juga bakal berkoordinasi dengan Pemkab dan PLN agar menyediakan aliran listrik 450 Volt Ampere (VA) bagi penghuni Rusunawa Tambakkemerakan. Saat ini penghuni terbebani Rusunawa merasa sangat terbebani dengan jaringan listrik dipasang yang dipasang 900 VA itu.
"Kalau penghuni Rusunawa ini sebelumnya rumah tempat tinggalnya memakai listrik bersubsidi 450 VA, maka selayaknya saat di Rusunawa juga harus dipasang 450 VA. Jangan dibebani yang 900 VA. Karena mereka juga harus membayar iuran air bersih dan sewa Rusunawa," papar politikus Partai Gerindra ini.
Bagi BHS, selain layak mendapatkan Bansos, para Penghuni Rusunawa harusnya mendapatkan keringanan (subsidi) dari Pemkab Sidoarjo. Karena pihaknya bakal meminta Pemkab Sidoarjo agar memberikan subsidi atau insentif 50 persen untuk sewa Rusunawa selama ada wabah Covid-19.
"Kalau sekarang penghuni Rusunawa ini dikenai biaya sewa per bulan Rp 250.000 pasti akan keberatan. Apalagi, penghuni juga harus membayar listrik per bulan rata-rata Rp 300.000 dan tarif air bersih Rp 100.000 sampai Rp 125.000," urai Bacabup Sidoarjo yang mendaftar dari Partai Gerindra dan Partai Golkar ini.
Sementara salah seorang penghuni Rusunawa Tambakkemerakan, sekaligus Ketua RT Rusunawa Misiadi mengaku selama ini setiap KK, selain harus membayar sewa rusunawa Rp 250.000 per bulan, juga harus membayar listrik Rp 300.000 hingga Rp 400.000 per bulan. Padahal, penghuni tidak bisa melihat penggunaan listrik setiap bulan.
"Belum lagi kami terbebani aliran air PDAM yang harus membayar Rp 100.000 per bulan. Jadi kami sangat keberatan atas sejumlah pembayaran itu. Makanya kami berharap biaya pembayaran listrik digratiskan selama ada Corona. Selain itu harus diber8 daya 450 VA per kamar di Rusunawa ini," tandas pria yang menjabat Ketua RT 11 RW 03, Desa Tambakkemarakan, Kecamatan Krian, Sidoarjo ini. Hel/Waw
