Sidoarjo (republikjatim.com) - Beras Bantuan Sosial (Bansos) dengan kondisi tidak layak konsumsi ditemukan di Sidoarjo. Kali ini beras Bansos yang warnanya menguning, berbau tidak sedap dan menggumpal itu ditemukan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo.
Karena itu, warga penerima bantuan beras untuk dampak Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat itu mengembalikan beras bantuan itu. Bahkan beras bantuan berstempel BUMN dengan merek Beraskita itu diserahkan kepada Kades Kedungrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo.
"Saya sudah perintahkan perangkat dan meminta warga penerima bantuan mengecek seluruh bantuan beras itu. Kalau tidak layak konsumsi harus dikembalikan," ujar Kades Kedungrejo, Nico Oktavian, Rabu (11/08/2021).
Nico menjelaskan awalnya dirinya mendapati laporan 17 karung beras yang dibagikan ke warganya, kondisinya tidak layak konsumsi. Temuan itu, kemudian segera dilaporkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo terkait agar segera ditindaklanjuti dengan penggantian beras baru.
"Selama menjabat Kades saya baru kali ini ada temuan beras Bansos yang wujudnya kayak gini (tidak layak konsumsi). Kemarin yang 17 karung langsung ditukar dengan yang baru oleh Bulog sebagai penyalur bantuan. Tapi sekarang malah masih ada lagi satu karung beras yang rusak dengan kondisi yang sama. Kalau dikumpulkan semakin banyak," tegasnya.
Nico mengaku kecewa dengan adanya beras Bansos dengan kondisi seperti itu. Menurutnya, beras Bansos itu sangat tidak layak untuk dibagikan kepada warga. Apalagi, saat ini dalam kondisi masa pandemi Covid-19. Bahkan pembagiannya sebagai bantuan sosial.
"Pemkab Sidoarjo seharusnya bisa memberikan beras yang layak kepada warga. Pembagian beras bansos seperti ini tidak boleh asal-asalan. Karena harus melalui prosedur pemeriksaan beras kondisinya layak atau tidak sebelum dibagikan. Daripada tak layak konsumsi lebih baik tak dibagikan karena tidak layak dikonsumsi. Sama saja tidak menghargai warga penerima bantuan," paparnya.
Menanggapi temuan beras Bansos tidak layak konsumsi itu, Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo, Warih Andono mengaku menyayangkan ada beras tidak layak konsumsi dibagikan ke warga. Baginya, beras paket 10 kilogram per PKM itu tidak layak konsumsi semestinya tidak dibagikan ke untuk warga di tengah dampak pandemi Covid-19.
"Kami sebagai wakil rakyat jelas kecewa. Apalagi itu beras ada label BUMN. Harusnya dicek dulu sebelum disalurkan ke warga," tandas politisi Golkar Sidoarjo ini.
Diketahui temuan semacam ini sebelumnya juga pernah terjadi di Sidoarjo. Saat itu, beras tidak layak konusmsi ditemukan dalam sidak yang digelar Komisi D DPRD Sidoarjo. Dalam temuannya, terdapat beberapa poin. Diantaranya seperti beras yang dibagikan warnanya menguning dan berbau apek. Bahkan ada beras beratnya yang tidak sesuai timbangan (takaran). Hel/Waw
