82,2 Persen Lahan Sudah Terdaftar di BPN, Awal Tahun 2023, Sidoarjo Jadi Kabupaten PTSL Lengkap di Jatim


82,2 Persen Lahan Sudah Terdaftar di BPN, Awal Tahun 2023, Sidoarjo Jadi Kabupaten PTSL Lengkap di Jatim SERTIFIKAT - Presiden RI Joko Widodo menggelar kunjungan kerja ke Sidoarjo salah satu agendanya menyerahkan sertifikat tanah PTSL untuk rakyat Jawa Timur yang dipusatkan di Gedung Serbaguna GOR Sidoarjo, Senin (22/08/2022).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Presiden RI Joko Widodo menggelar kunjungan kerja ke Sidoarjo, Senin (22/08/2022). Salah satu agendanya menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat Jawa Timur yang dipusatkan di Gedung Serbaguna GOR Sidoarjo.

Terdapat 3.000 sertifikat tanah dari 4 kabupaten/kota di Jawa Timur yang diserahkan secara simbolis oleh Presiden Jokowi. Selain Kabupaten Sidoarjo, juga terdapat Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang serta Kota Malang.

Kunjungan kerja presiden ke 7 ini disambut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa serta Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

Tahun 2022 ini, terdapat 15.000 bidang tanah di Kabupaten Sidoarjo terdaftar dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kurang lebih terdapat 866.382 bidang tanah di Kabupaten Sidoarjo. Saat ini yang sudah terdaftar sebanyak 711.432 bidang tanah. Bahkan, sudah 82,2 persen bidang tanah yang rampung dalam program PTSL. Ditargetkan awal Tahun 2023 Kabupaten Sidoarjo sudah menjadi kabupaten lengkap PTSL.

Presiden RI Jokowi mengatakan Tahun 2016 dirinya meminta program sertifikat tanah dipercepat. Alasannya, sebelumnya BPN hanya mampu melakukan pensertifikasi tanah per tahun hanya 500.000 bidang tanah. Padahal ada 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia yang harus disertifikasi.

"Pada waktu itu sudah 46 juta yang sudah disertifikasi. Kurang 80 juta bidang tanah di seluruh Indonesia yang belum disertifikasi. Kalau setahun hanya dikerjakan 500.000 sertifikat, artinya bapak ibu harus menunggu 160 tahun untuk mendapatkan sertifikat tanah, mau?," tanya Jokowi kepada seluruh penerima sertifikat yang serentak menjawab tidak itu.

Setelah itu, lanjut Presiden Jokowi, ia memerintahkan untuk mempercepat sertifikasi tanah sebanyak 5 juta bidang tanah. BPN berhasil melakukannya. Setelahnya, pihaknya meminta untuk menambah jumlah bidang tanah yang harus masuk dalam program PTSL.

"Semua bisa dilakukan sampai hari ini. Saya naikkan lagi 7 juta. Ternyata selesai, naik lagi 9 juta ternyata juga bisa. Artinya kalau kita mau sebetulnya bisa," tegas Jokowi.

Dalam kesempatan ini, Jokowi menekankan kepada menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto untuk menindak orang yang bermain dalam program sertifikat tanah. Apalagi mafia tanah. Jokowi juga meminta kepada masyarakat untuk memanfaatkan sertifikat tanah dengan bijak. Jika ingin dimanfaatkan, dimintanya untuk digunakan untuk hal-hal yang produktif.

"Semisal, untuk pengajuan dana permodalan di bank. Gunakan untuk modal kerja, gunakan untuk investasi, jangan ada satu rupiah pun untuk dipakai hal-hal yang tidak produktif atau bersenang-senang," pintah Jokowi.

Sementara Menteri ATR Hadi Tjahjanto menjelaskan pembagian sertifikat salah satunya bertujuan untuk meningkatkan stimulus perekonomian masyarakat. Menurutnya sertifikat bukan hanya tentang kepastian hukum atas tanah. Namun sertifikat dapat menjadi akses untuk mendapatkan dana permodalan.

"Terdapat 19,9 juta bidang tanah di Jawa Timur. Saat ini sudah 12,6 juta bidang tanah yang terdaftar dalam program PTSL atau 62 persen bidang tanah di Jawa Timur sudah terdaftar," ungkapnya.

Sedangkan di Kabupaten Sidoarjo sendiri ucap Hadi, diperkirakan kurang lebih ada 866.382 bidang tanah. Saat ini yang sudah terdaftar sebanyak 711.432 bidang tanah atau 82,2 persen. Target Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2022 ini sebanyak 15.000 bidang sudah terpenuhi.

"Awal tahun 2023 Kabupaten Sidoarjo sudah menjadi kabupaten lengkap PTSL. Insyaallah dengan adanya kota lengkap, sudah tidak ada lagi mafia tanah karena seluruh bidang sudah terdaftar di BPN," jelasnya.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan Provinsi Jawa Timur menargetkan Tahun 2024 Jatim PTSL Lengkap. Salah satunya diwujudkannya dengan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kebijakan ini, kata Khofifah menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang membebaskan BPHTB yang dilakukan kabupaten/kota di wilayahnya.

"Kami terus bekerja keras. Bahkan di Indonesia ini, Jawa Timur masih satu-satunya kabupaten kota yang membebaskan BPHTB," tandasnya. Hel/Waw