Sidoarjo (republikjatim.com) - Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di 84 desa berjalan lancar, aman dan kondusif. Mekanisme pemungutan suara dalam Pilkades tahun ini, Pemkab Sidoarjo menerapkan sistem memecah Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Pelaksanaan Pilkades kali ini tidak seperti pada pelaksanaan sebelum-sebelumnya. Untuk proses pencoblosan dilakukan terpusat di kantor balai desa. Sekarang dilakukan terpisah, yakni dengan disebar menjadi beberapa TPS yang ditempatkan di lingkungan RW masing-masing.
Baca juga: BPPD Pemkab Sidoarjo Berlakukan Pembebasan Denda Pajak Daerah Mulai 4 Mei hingga 29 Oktober 2026
Sistem pemecahan TPS ini dilakukan selain menghindari kerumunan juga mempercepat proses pemungutan suara. Tim gabungan pengamanan yang melibatkan Pemkab maupun TNI dan Polri berjalan sewajarnya. Tidak berlebihan dalam melakukan pengamanan di desa.
"Pilkades serentak berjalan lancar. Suasana kondusif ini harus dijaga bersama. Kemajuan sebuah kota syarat utamanya haruslah kondusif. Ini penting," ujar Bupati Sidoarjo yang akrab disapa Gus Muhdlor ini kepada republikjatim.com, Selasa (21/06/2022).
Sejauh ini, kata Bupati Alumni Fisip Unair Surabaya ini belum ada sengketa Pilkades yang masuk ke Pemkab Sidoarjo. Ini menandakan warga Sidoarjo sudah dewasa dalam berpolitik. Meski berbeda pilihan lebih mengutamakan demokrasi.
"Perkembangan melek politik dan sadar demokrasi ini harus dipupuk terus agar ke depan pesta demokrasi di skala yang lebih besar semakin baik hasilnya," pintah Alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.
Bagi Gus Muhdlor kesadaran dalam berdemokrasi akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang kompeten. Dengan konstituen yang sadar politik dan demokrasi ada harapan besar bagi Kota Delta menjadi daerah yang maju. Karena modal penting yakni warganya yang sudah melek politik menjadi aset berharga bagi kota ini.
"Kami mendorong kepada masyarakat untuk melek politik dan semakin dewasa dalam berdemokrasi. Itu menjadi modal utama dalam pembangunan Sidoarjo. Sidoarjo sudah masuk ditahap itu," tegasnya.
Sementara sebagai bentuk antisipasi kemungkinan yang terjadi pasca Pilkades Serentak. Pemkab Sidoarjo sudah siap jika nanti ada sengketa gugatan Pilkades. Karena itu, bagian dari demokrasi yang harus dilindungi.
"Semua keberatan dalam proses Pilkades sudah ada jalur penyelesaiannya secara hukum. Ini yang perlu disadari bersama oleh semua pihak. Terjadinya sengketa dalam Pilkades hal yang wajar. Karena itu bagian dari demokrasi. Pemkab Sidoarjo sudah siap memfasilitasi kalau terjadi sengketa pasca Pilkades," pungkasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi