Sidoarjo (republikjatim.com) - Komitmen perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo kian berhembus kencang. Mengusung konsep diskusi yang santai tapi berbobot, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menggelar forum Ngopi (Ngobrol Pintar) bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (05/08/2026).
Kegiatan ini, berfokus pada penguatan penyelenggaraan otonomi daerah serta tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel dan akurat secara regulasi.
Tidak tanggung-tanggung, forum ini menghadirkan dua figur kunci dari Kemendagri sebagai narasumber. Yakni:
Dr Drs Agus Fatoni MSi GRCE (Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah) dan
Dr Cheka Virgowansyah, S STP ME (Direktur Jenderal Otonomi Daerah) soal
"Perbaikan Tidak Bisa Ditunda Lagi!".
Mewakili Bupati Sidoarjo, Subandi dan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Dr Fenny Apridawati menyampaikan pesan menohok sekaligus membakar semangat seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir.
Fenny mengungkapkan evaluasi mendalam telah dilakukan bersama instansi pengawas seperti KPK dan Kemendagri. Hasilnya, Sidoarjo harus bertransformasi total dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Kemarin kami bersama Bapak Bupati dan Inspektur mengikuti pembahasan intensif sejak pagi hingga malam. Tujuannya satu yakni Sidoarjo harus lebih baik. Karena itu, mulai hari ini kita harus benar-benar berubah. Perbaikan tidak bisa lagi ditunda dan tidak bisa ditawar!," ujar Fenny Apridawati di hadapan jajaran OPD, Asisten dan Staf Ahli.
Memasuki era pengawasan yang makin ketat, Fenny mengingatkan setiap kebijakan dan pelaksanaan program publik wajib berpijak pada regulasi yang berlaku. Profesionalisme dan integritas tidak lagi sekadar wacana saja. Melainkan, standar kerja mutlak. Dalam pengarahannya, Sekda Sidoarjo menekankan beberapa poin krusial bagi seluruh ASN Pemkab Sidoarjo.
Beberapa diantaranya Integritas Tinggi, menjadikan catatan evaluasi KPK dan Kemendagri sebagai benteng pencegahan penyimpangan. Kemudian, Tepat Regulasi dengan memastikan seluruh program kerja dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.
"Terakhir orientasi pelayanan yakni menempatkan masyarakat Sidoarjo sebagai penerima manfaat utama dari setiap program kerja," tegasnya.
Forum "Ngopi" ini juga dimanfaatkan para kepala dinas dan jajaran perangkat daerah sebagai ruang konsultasi langsung. Kehadiran para Dirjen Kemendagri menjadi momentum emas untuk mengurai berbagai keraguan maupun kendala teknis pengelolaan anggaran dan otonomi daerah di lapangan.
"Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dengan niat yang baik dan komitmen menjalankan amanah sesuai aturan, Insya Allah kita mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, profesional dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sidoarjo," pungkas Fenny optimis. Ary/Waw
Editor : Redaksi