Sidoarjo (republikjatim.com) - Beberapa jam menjelang pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Kabupaten Sidoarjo yang dijadwalkan berlangsung, Sabtu (04/04/2026) malam, tensi politik di internal DPC PKB Sidoarjo semakin memanas. Berbagai manuver politik yang diduga melibatkan kekuatan ‘penguasa’ mulai bermunculan demi memuluskan jalan bakal calon (Bacalon) tertentu.
Selain klaim sepihak mengenai dukungan dari struktur NU, PAC PKB, hingga oknum Garda Bangsa, isu miring kini menerpa PAC PKB Tarik dan PAC PKB Buduran. Keduanya diduga berada di bawah tekanan intervensi agar menyuarakan nama Subandi dalam bursa Calon Ketua di Muscab PKB Sidoarjo nanti.
Berdasarkan informasi dari sumber internal, kedua Ketua PAC itu, saat ini masih menjabat sebagai anggota Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Sidoarjo dengan masa bakti hingga Mei 2026. Muncul dugaan, posisi mereka dipertaruhkan jika tidak memberikan dukungan kepada penguasa. Yakni, dugaan kuat masa jabatan mereka di Dewan Pendidikan terancam tidak diperpanjang.
Persoalan ini memicu polemik mengenai netralitas dan independensi lembaga pendidikan. Mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Dewan Pendidikan seharusnya menjadi lembaga mandiri yang steril dari kepentingan politik praktis.
Poin-Poin Peraturan dan perundang-undangan Dewan Pendidikan
Saat dikonfirmasi mengenai dugaan tekanan itu, Ketua PAC PKB Tarik M Nanang Wahyono memberikan jawaban diplomatis. Ia menekankan langkah yang diambil itu adalah demi soliditas partai.
"Sebagai pengurus partai, saya ingin PKB tetap solid dan terus jaya. Ini sesuai dengan instruksi Ketua DPC," kata M Nanang Wahyono melalui pesan singkat di ponselnya.
Di sisi lain, Ketua PAC PKB Buduran, Niswatin hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban atau klarifikasi resmi meski telah diberi pertanyaan melalui telepon selulernya.
Kondisi ini, menambah daftar panjang dinamika menjelang Muscab PKB Sidoarjo.
Publik kini menunggu apakah forum musyawarah malam nanti akan berjalan sesuai aturan organisasi (AD/ART) atau justru tunduk pada tekanan manuver politik yang kian masif yang kerap dilaksanakan seorang penguasa di tingkatan daerah. Hel/Waw
Editor : Redaksi