Sidoarjo (republikjatim.com) - Data Desa Presisi (DDP) yang berbasis web dikenalkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otoda) Kemendagri RI, Dr Akmal Malik kepada Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali dan seluruh pejabat Pemkab Sidoarjo, Kamis (30/03/2023).
Dalam kunjungan kerja ini, Akmal Malik menyampaikan penggunaan DDP bagi kemajuan tata kelola pemerintah daerah. Hal itu, disampaikan dalam forum dialog Tata Kelola Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa Presisi sebagai Upaya Reformasi Birokrasi yang nyata di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo.
Baca juga: Gebyar Literasi Anak PAUD hingga SD Ikut Meriahkan Peringatan Harjasda ke 167 di Kota Delta
Dirjen Otoda Kemendagri RI, Akmal Malik mengatakan data menjadi acuan pemerintah daerah dalam menjalankan suatu kebijakan. Karena itu, betapa pentingnya data bagi tata kelola pemerintahan. Data yang ada harus benar-benar akurat. Jika tidak, maka akan menjadi persoalan bagi pimpinan daerah dalam mengeluarkan kebijakan.
"Kami pastikan kebijakan itu akan salah sasaran karena berasal dari data yang salah. Sebuah kebijakan yang baik harus berasal dari data yang baik. Ketika datanya tidak akurat, kita pastikan kebijakan itu tidak akurat dan tidak akan tepat sasaran," ujar Akmal Malik kepada republikjatim.com, Kamis (30/03/2023).
Selain itu, Akmal menjelaskan DDP akan menjawab kebutuhan data yang akurat. Tidak hanya akurat, DDP akan menyuguhkan data yang lengkap. Banyak aspek yang diukur dalam DDP. Mulai dari informasi kependudukan, ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan masyarakatnya. DDP sendiri diperoleh dengan menggunakan konsep dan pendekatan Drone Participatory Mapping (DPM).
"Dengan begitu data penduduk by nama by addres dan by koordinat akan diketahui jelas. Bahkan DDP memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberi gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya. Data ini diambil, divalidasi dan diverifikasi warga desa dibantu pihak luar desa. Semisal perguruan tinggi dengan dengan biaya yang relatif murah," ungkapnya.
Bagi Akmal yang saat ini juga menjabat sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat ini menilai DDP telah digunakannya di Provinsi Sulawesi Barat. Pihaknya menggandeng Insitut Pertanian Bogor (IPB) sebagai perancang DDP untuk membantunya. Ia juga merekrut warga dusun untuk melakukan sensus. Bahkan, anak muda direkrutnya untuk menerbangkan drone dalam memetakan kondisi wilayah. Setelah data itu terkumpul, para enumerator atau petugas sensus dari warga dusun itu sendiri.
"Kami juga minta untuk memastikan kondisi sebenarnya kepada pemerintah desa. Kalau semua daerah menerapkan begini (DDP), saya pastikan kebijakan-kebijakan, termasuk penggunaan anggaran akan tepat sasaran," tegasnya.
Baca juga: Peringati Harjasda ke 167, Gelar Doa Bersama 1000 Anak Yatim Sekaligus Santunan
Sementara Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali menilai materi yang disampaikan Dirjen Otoda Kemendagri RI Akmal Malik lebih tepat. Menurutnya, semakin detail data yang dimiliki, semakin mudah permasalahan dipecahkan. Dengan peta yang baik, Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor ini yakin akan lebih mudah mengeksekusi program dengan tepat sasaran. Karena itu, dirinya menyambut baik keberadaan pengelolaan data berbasis DDP itu.
"Ini mungkin menjadi salah satu instrumen yang harus kita punya. Peta dan kondisi masyarakat baik secara ekonomi maupun kependudukan dapat diketahui dengan jelas agar intervensi kabupaten dapat cepat, tepat dan merata," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi