Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah anggota dan pimpinan Komisi A DPRD Sidoarjo dibuat berang (emosi) saat hearing (rapat dengar pendapat) dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Sidoarjo, Senin (21/11/2022). Ini menyusul, permintaan para politisi soal data kekosongan ratusan pegawai di lingkungan Pemkab Sidoarjo itu tidak kunjung dipenuhi oleh BKD Pemkab Sidoarjo.
"Setidaknya, sudah tiga kali pertemuan (Komisi A) dan BKD. Tapi permintaan ke BKD untuk menginformasikan data kekosongan jabatan mulai dari tingkat kelurahan hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo tak kunjung diberikan. Padahal, tujuan kami untuk kajian dan pengawasan. Pengisian jabatan kosong itu demi optimalisasi pelayanan publik untuk masyarakat," ujar anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto yang juga politisi PDI Perjuangan ini kepada republikjatim.com, Senin (21/12/2022).
Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Haris. Menurut politisi PAN ini kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Sidoarjo sudah terlalu lama. Karena itu pihaknya khawatir akan berdampak pada layanan yang diberikan ke masyarakat Sidoarjo.
"Kalau hanya diisi Plt (pelaksana tugas) nanti alasannya selalu ragu-ragu dalam mengambil kebijakan. Itu karena alasannya masih status Plt," ungkapnya.
Selain itu, anggota Fraksi PAN DPRD Sidoarjo ini penentuan posisi pegawai khususnya di tingkat kepala OPD memang wewenang Bupati Sidoarjo. Apalagi, Pemkab Sidoarjo juga telah menggelar seleksi terbuka dan mencapai tahap akhir.
"Kalau tidak suka (hasilnya) kan masih bisa diganti. Yang penting jangan terlalu lama pengisian kekosongan jabatan itu. Terutama kekosongan jabatan kepala OPD," paparnya.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori menambahkan data internal yang dimilikinya setidaknya ada sekitar 201 kekosongan jabatan pegawai di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Baginya, hal itu bisa menimbulkan masalah besar jika tidak segera dicarikan solusinya. Karena itu, Komisi A DPRD Sidoarjo terus mendorong untuk segera ada pengisian kekosongan jabatan itu.
"Kami minta data yang lebih rinci juga diperlukan untuk mengawal efektifitas penempatan pegawai di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Tapi, kalau tidak kunjung dipenuhi, kami ada hak interpelasi yang bisa kami gunakan setiap saat dan setiap waktu. Kalau permintaan kami tidak dihiraukan," kata polisi yang juga anggota Fraksi PKB DPRD Sidoarjo ini.
Sementara Sekretaris BKD Pemkab Sidoarjo, Zainul Arifin Umar mengaku permintaan data dari DPRD Sidoarjo itu pihaknya hanya bisa mengupayakan sesuai kemampuan. Alasannya, pihaknya tidak berani menyampaikan dalam forum hearing itu.
"Kami belum bisa menjawab tegas dalam forum ini. Untuk pengisian kekosongan jabatan sendiri juga butuh banyak pertimbangan. Termasuk penyesuaian dengan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) terbaru," kilah Zainul.
Selain itu, Zainul menambahkan saat ini Pemkab Sidoarjo juga tengah fokus untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Total ada alokasi 2.856 formasi pegawai yang dibutuhkan. Dengan rincian 1.251 tenaga guru, 1.398 tenaga kesehatan dan 207 tenaga teknis.
"Berdasarkan pendataan yang dilakukan BKD, ada sekitar 8.000 pegawai non ASN dan P3K di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Padahal, ketentuan baru dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bakal menghapus tenaga honorer pada November 2023 mendatang," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
