Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama TNI, Polri dan berbagai pihak terkait meluncurkan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, Senin (15/08/2022). Satgas PPA dibentuk Polresta Sidoarjo.
Semua instansi pemerintah dilibatkan dalam Satgas PPA ini. Mulai Dinas P3AKB, Dinas Sosial, UPTD PPA, Dinas Kesehatan, RSUD Sidoarjo, Balai Permasyarakatan, Pengadilan Agama Sidoarjo serta Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
Satgas PPA dibentuk untuk menekan angka kejahatan seksual. Polresta Sidoarjo juga menyediakan hotline layanan pengaduan dengan nomer 08113029800. Masyarakat dapat menghubungi nomer itu jika melihat kekerasan seksual di sekitarnya. Dengan diresmikannya Satgas PPA, diharapkan Kabupaten Sidoarjo menjadi wilayah yang ramah dan aman bagi perempuan dan anak. Mengingat belakangan ini, maraknya kasus kekerasan maupun pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali mengatakan dampak adanya pandemi Covid-19 yang berimbas pada menurunnya perekonomian masyarakat, tentu mempengaruhi tindak kekerasan maupun pelecehan terhadap perempuan dan anak.
"Tekanan perekonomian ditambah pengaruh pornografi yang masuk melalui dunia maya, begitu cepat mempengaruhi kerawanan seseorang untuk berbuat tidak semestinya pada perempuan maupun anak. Inilah yang menjadi salah satu perhatian Satgas PPA yang dibentuk hari ini," ujar Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor ini kepada republikjatim.com, Senin (15/07/2022).
Karena itu, lanjut Bupati alumni Fisip Unair Surabaya ini Pemkab Sidoarjo bersama Polresta Sidoarjo, Kodim 0816 Sidoarjo dan jajaran Forkopimda lainnya saat ini konsen melakukan langkah-langkah sosialisasi dan edukasi ke masyarakat.
"Melalui Satgas PPA, kami akan turun ke masyarakat sampai tingkat desa. Hal ini untuk memberikan perlindungan dan mengedukasi masyarakat. Kita harus mewujudkan wilayah yang ramah dan aman bagi perempuan dan anak," tegas Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.
Gus Muhdlor menilai perlindungan perempuan dan anak menjadi atensi khusus Pemkab Sidoarjo. Karena itu, dirinya senang dengan dibentuknya Satgas PPA ini. Harapannya keberadaan Satgas PPA dapat dimaksimalkan. Diminta sosialisasi mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak digencarkan lagi. Bahkan sosialisasi diharapkannya dilakukan sampai tingkat sekolah.
"Sosialisasi harus lebih banyak dilakukan karena masalah kekerasan ini berkaitan dengan kesediaan korban untuk melapor. Kami minta masyarakat proaktif bila melihat kekerasan di lingkungannya. Yakni berani melaporkan kejadiannya di nomor 08113029800. Nomor pengaduan itu juga harus terhubung dengan Call Center 112 milik Pemkab Sidoarjo," paparnya.
Bagi Bupati Sidoarjo, korban kekerasan banyak yang enggan untuk melapor. Penyebabnya korban merasa tidak merasa aman atau nyaman. Kondisi seperti itu menjadi salah satu penyebab maraknya kasus kekerasan perempuan dan anak yang tidak terungkap.
"Permasalahannya korban ini tidak mau melapor. Tidak mau melapor itu karena tidak merasa aman dan nyaman, maka harus ada yang lebih aktif. Setelah ini, kami meminta Satgas PPA dibentuk di tingkat kecamatan sampai desa. Satgas PPA kecamatan dapat dibentuk kecamatan yang melibatkan Koramil maupun Polsek yang ada diwilayahnya. Setelah itu para camat dapat membentuk Satgas PPA desa yang beranggotakan kepala desa, babinsa maupun bhabinkamtibmas. Sinergi bersama ini kami yakin kasus kekerasan perempuan dan anak di Sidoarjo dapat diminimalisir," urainya.
Setelah diluncurkannya Satgas PPA, selanjutnya sinergitas seluruh stakeholder sampai tingkat desa, akan dimasifkan untuk mengefektifkan langkah kerja Satgas PPA.
Sementara Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro menghimbau masyarakat agar tidak takut lapor jika mengetahui atau bahkan jika ada yang mengalami kekerasan maupun pelecehan pada perempuan dan anak.
"Kami persilahkan segera melapor ke Satgas PPA Polresta Sidoarjo melalui nomor Hotline 08113029800," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
