Sidoarjo (republikjatim.com) - Blusukan sambang desa sudah jadi kebiasaan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dalam mengatasi sejumlah persoalan di masyarakat. Dengan cara itu, Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor ini mengaku bisa langsung menerima masukan dan keluhan warganya.
Selain itu, sambang desa ini bagi putra keenam Pengasuh Pesantren Bumi Shalawat, KH Agoes Ali Masyhuri ini karena tidak ingin ada jarak dengan warganya.
Program sambang deso menjadi cara Gus Muhdlor menuntaskan sejumlah masalah dengan cepat dan tepat. Seperti saat datang ke Desa Tanjegwagir, Kecamatan Krembung. Gus Muhdlor datang mengajak pejabat dinas terkait mendengar sekaligus menampung semua keluhan, masukan dan saran dari masyarakat.
Tidak hanya mencatat, Gus Muhdlor juga langsung memberi instruksi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah merima masukan dari masyarakat itu.
"Ini kesempatan bagi saya mendengar uneg-uneg warga untuk menyampaikan masalah yang ada di desa. Metode ini bisa dibilang cukup berhasil dan cukup efektif. Karena saya bisa mendengar langsung dari masyarakat. Yang utama dilakukan Bupati kepada warganya itu melayani," ujar Gus Muhdlor usai menyalurkan zakat bagi warga Desa Tanjegwagir, Kecamatan Krembung, Sidoarjo, Rabu (27/4/2022) malam.
Salah seorang guru di SDN Tanjegwagir, Nia menyampaikan usulan mengenai permohonan bantuan rehab SDN Tanjegwagir. Alasannya, karena kondisinya sekarang bocor dan lantainya masih keramik lama. Hal itu membutuhkan peremajaan. Sekolah ini terakhir direhab Tahun 1995.
"Kami ingin kegiatan belajar mengajar anak-anak kondusif dan nyaman. Perbaikan segera dilaksanakan dengan menganggarkan di tahun 2023. Besok tim Dinas Pendidikan akan turun mengecek lokasi dan perbaikannya tahun depan karena tahun ini belum dianggarkan. Tahun depan pasti beres," tegas Gus Muhdlor yang juga alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.
Selain itu, ada juga pertanyaan mengenai permasalahan jalan rusak. Selain itu, ada 10 titik lampu tenaga surya mati. Bahkan di RT 4 sampai RT 5 belum ada PJU. Permasalahan jalan provinsi yang rusak, Pemkab Sidoarjo mengusulkan perbaikan ke Kemenhub dan Dishub Jatim.
"Untuk PJU mati akan segera ditangani Dinas Perhubungan. Untuk jalan provinsi yang rusak di Krembung Pemkab sidoarjo sudah kirim surat ke Kemenhub, Dishub Jatim. Jalan ini tidak layak harus segera diakomodir perbaikannya. Untuk PJU kalau perbaikan tidak bisa di tahun ini, maka tahun depan," paparnya.
Selain permasalahan infrastruktur jalan, terdapat pertanyaan terkait anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak dapat bayaran ketika ada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Soal pengaduan itu akan dicek langsung Bupati Sidoarjo.
"BPD itu seperti DPR dan DPRD. Logikanya kalau ada pilihan Bupati DPR ya nggak dapat bayaran. Saya pelajari dulu ada tidak desa ketika Pilkades BPD dapat honor. Kalau tidak berarti memang peraturannya seperti itu," ungkap alumni Fisip Unair Surabaya ini.
Sebelum mengakhiri pertemuan, Gus Muhdlor menegaskan progres program insentif RT yakni Rp 6 juta per tahun. Sedangkan jumlah RT di Sidoarjo 8.456 RT.
"Kalau janji per RT dapat Rp 6 juta per tahun, maka setahun biayanya sekitar Rp 51 miliar. Karena kemarin pandemi PAD masih minus. Tapi program ini masuk dalam program prioritas," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
