Sidoarjo (republikjatim.com) - Anggota dan pimpinan Komisi D DPRD Sidoarjo mendesak sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang terkait penanganan Covid-19 untuk memperhatikan warga yang menjalani Isolasi Mandiri (Isoman). Selain itu, para wakil rakyat ini meminta transparansi dan ketepatan dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) berupa sembako bagi warga yang menjalani Isoman saat Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan Covid-19.
Sejumlah masukan dalam penanganan Covid-19 itu, diantaranya dari Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo, M Zahlul Yussar. Politisi Partai Demokrat ini menilai eksekutif harus menyiapkan sarana pendampingan warga yang Isoman secara online. Tujuannya agar satu dokter bisa mengcover banyak pasien Isoman dalam berkonsultasi dan pengawasan perkembangan kesehatannya.
"Karena warga yang Isoman itu kebanyakan tidak tahu menahu harus berbuat apa ketika menjalani Isoman agar bisa cepat sembuh (sehat)," ujarnya, Jumat (23/07/2021) sore.
Selain itu, politikus PKS Aditya Nindyatman yang juga anggota Komisi D DPRD Sidoarjo juga menyoroti soal peran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Sidoarjo dalam menangani pandemi Covid-19 kali ini. Sebagai bidang yang fokus untuk penanggulangan bencana, pihaknya juga perlu dilibatkan untuk pengadaan infrastruktur yang dibutuhkan saat penanggulangan bencana Covid-19.
"Misalnya BPBD Sidoarjo fokus akan ketersediaan oksigen yang sempat langka di Sidoarjo. Ini demi penyelamatan warga yang menjalani Isoman dan dirawat di Rumah Sakit karena terpapar Covid-19," imbuhnya.
Begitu juga politikus PAN, Bangun Winarso yang juga anggota Komisi D DPRD Sidoarjo merasa cukup gemas dengan langkah Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Sidoarjo dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos). Menurutnya, warga yang menjalani Isoman justru mendapat jatah pembagian bantuan sosial pada gelombang kedua atau ketiga.
"Kalau dilihat teknisnya, khusus untuk asupan gizi saja bisa salah sasaran. Perhatian betul para Isoman itu," tegasnya sambil menggedor meja.
Sementara dalam Rakor yang dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo Subandi menerangkan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 tidak cukup dari pemerintah daerah saja. Tetapi membutuhkan peran seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk kerjasama yang baik.
"Selama ini Pemkab Sidoarjo sudah menjalankan langkah untuk menekan dampak Covid-19. Mulai dari pembagian bantuan sosial hingga pembangunan shelter Isoman," papar Ketua DPC PKB Sidoarjo ini.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo, dr Syaf Satriawarman menjabarkan sejumlah progres dan penanggulangan Covid -19 di Sidoarjo. Pertama tingkat pasien Covid-19 yang meninggal di Sidoarjo juga dinilai cukup memprihatinkan. Datanya per 22 Juli 2021, yang meninggal sudah di angka 50 sampai 60 orang per hari.
"Data yang juga mengkhawatirkan kondisi rumah sakit rujukan yang penuh sesuai keluhan warga. Keterisian bed mencapai 86 persen. Di samping itu, juga berencana menghentikan pemanfaatan salah satu hotel untuk tempat isolasi. Karena terlalu mahal, sewanya Rp 350.000 per kamar," ungkapnya.
Bagi Syaf pelaksanaan pendampingan secara online atau virtual juga belum tentu optimal.
"Karena belum tentu juga semua masyarakat memiliki handphone dan paketan," katanya.
Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Sidoarjo, Tirto Adi menegaskan jika bantuan sosial yang dikucurkan untuk tahap pertama baru 35.000 paket sembako.
"Sampai saat ini masih ada stok yang disiapkan 100.000 paket. Itu juga akan mengcover warga Isoman yang belum terdata di penyaluran bantuan tahap pertama," tandasnya. Zak/Hel/Waw
Editor : Redaksi
