Sidoarjo (republikjatim.com) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pemkab Sidoarjo bakal tetap menggelar pelaksanaan Pilkades Serentak pada 20 Desember 2020 mendatang. Hal ini, dengan catatan bakal menambah jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di setiap desa penyelenggara Pilkades.
Kepastian ini diberikan paska munculnya surat dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang ditujukan kepada bupati yang daerahnya menggelar Pilkades serentak. Surat dengan nomor 141/5483/BPD tertanggal 10 Desember 2020 ini meminta agar pelaksanaan Pilkades Serentak 2020 dapat dipersiapkan dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19.
Caranya yakni dengan pembatasan jumlah pemilih di masing-masing TPS. Maksimal, per-TPS hanya boleh menampung 500 pemilih. Selain itu, pelaksanaan Pilkades juga harus memperhatikan kesiapan wilayah secara keseluruhan.
"Untuk kepastiannya, besok (Senin), kami akan rapat lagi bersama sejumlah pihak terkait," ujar Kepala Dinas PMD Pemkab Sidoarjo, Fredik Suharto, Minggu (13/12/2020).
Menurut Fredik, pelaksanaan bisa tetap 20 Desember 2020. Namun, teknis pelaksanaannya mengikuti dan mengacu pada surat Mendagri terbaru itu. Yakni di setiap TPS tidak lebih dari 500 pemilih.
"Kalau bisa 490 atau 450 pemilih per TPS. Itu jelas butuh tambahan TPS. Karena rencana sebelumnya hanya satu TPS satu desa dan berpusat di tempat terbuka atau balai desa," imbuh mantan Camat Waru ini.
Rencananya, jika ada penambahan TPS sesuai surat Mendagri itu, kata Fredik nantinya bisa mencapai 1.300 lebih TPS. Karena dalam pelaksanaannya bakal mirip TPS yang ada pada Pilkada.9 Desember 2020 kemarin.
"Konsekuensinya, petugas TPS juga ditambah. Misalnya melibatkan petugas KPPS saat Pilkada kemarin. Panitia Pilkades yang sudah terbentuk jadi petugas inti yang ditempatkan di balai desa," tegasnya.
Saat ini, kata Fredik pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polresta Sidoarjo untuk pengamanan Pilkades Serentak di 174 desa di Sidoarjo. Rencananya setiap TPS juga diamankan petugas keamanan.
"Tentunya agar warga merasa aman. Makanya melibatkan petugas keamanan," ungkapnya.
Sementara ditanya biaya tambahan untuk penambahan TPS dan petugasnya dalam masa pengajuan.
"Kami akan mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp 14 miliar untuk penambahan TPS di setiap desa itu," tandasnya. Zak/Waw
Editor : Redaksi
