Sidoarjo (republikjatim.com) - Sebanyak 506 Pegawai Negeri Sipil (PNS) formasi Tahun 2019 diambil sumpah dan janjinya oleh Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (26/11/2020). Dari ratusan PNS baru ini, diantaranya golongan III sebanyak 346 orang dan golongan II sebanyak 170 orang.
Dalam pengambilan sumpah dan janji ini menerapkan protokol kesehatan. Karena itu, pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji dibagi empat tempat. Yakni di Pendopo Delta Wibawa sebanyak 120 orang, SMPN 4 Sidoarjo 280 orang, BKD 92 orang dan di RSUD sebanyak 19 orang.
Pj Bupati Hudiyono berharap kepada ASN yang baru diambil sumpah dan janjinya agar bekerja yang baik. Apalagi, tenaganya masih segar. Pihaknya meminta ratusa ASN baru ini tidak sampai terkontaminasi.
"Semua ASN baru ini menjadi harapan masyarakat Sidoarjo. Kami yang sudah senior punya harapan besar ke para ASN agar bisa meningkatkan kinerja. Para pimpinan juga berharap pada tenaga ASN yang masih segar, tenaga yang tidak terkontaminasi. Itu yang masih harus dijaga," ujar Hudiyono.
Hudiyono menekankan agar para ASN baru ini tidak main hitung-hitungan matematika. Selain itu, tidak main hitung-hitungan untung rugi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya saat bekerja. Alasannya, ASN yang sukses tidak main hitung-hitungan dan kerjanya ikhlas.
"Saya minta kepada BKD pilih tim 10 PNS terbaik dari 506 orang ini. Mereka dijadikan tim kreator yang tugasnya membantu program - program pembangunan. Itu akan saya seleksi sendiri," imbuhnya.
Bagi Cak Hud, reformasi birokrasi yang pertama adalah aturan selalu diperbaiki. Pihaknya minta ASN baru mampu menata hati dan perintah pimpinan harus dijalankan. Tantangan internal saudara di masa saat ini luar biasa dan tantangan eksternal juga sama.
"Semua pimpinan memberi tugas itu by target. Sekarang birokrasi banyak tantangan, ada ASN yang baru tiga bulan bisa dicopot karena tidak bisa menyesuaikan diri dalam bekerja," tegasnya.
Sementara saat ini perubahan regulasi begitu cepat. Baginya tertinggal memahami regulasi akan jadi masalah. Dengan reformasi birokrasi semua pekerjaan harus bisa ditransformasikan dan transparan.
"Kalau ada ASN tidak bisa mengoperasionalkan komputer atau laptop, ini yang dipertanyakan. Solusinya, mereka disekolahkan atau didiklatkan. Tantangan yang kedua, semua harus paham tentang teknologi informasi," pungkasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
