Sidoarjo (republikjatim.com) - Perhatian Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) terhadap keselamatan nyawa publik benar-benar serius dan diutamakan. Hal ini dibuktikan dengan kehadirannya mengecek perlintasan Kereta Api (KA) sebidang di Desa Gilang, Kecamatan Taman, Sidoarjo yang sebelumnya merenggut 4 nyawa dalam satu keluarga.
Usai berdialog dengan petugas penjaga perlintasan dan perwakilan PT KAI, BHS berharap kecelakaan di perlintasan sebidang tidak terulang lagi. Apalagi, merenggut nyawa korban dengan jumlah cukup banyak.
"Dalam setahun lebih 3 kali kecelakaan di perlintasan KA sebidang. Ini tidak boleh terjadi lagi. Kita akan usahakan zero accident (nol kecelakaan) di lintasan sebidang. Kalau saya diamanahi jadi Bupati Sidoarjo, saya akan membantu PT KAI dan petugas jaga perlintasan dari Dinas Perhubungan (Dishub) dalam membuat satu sistem peringatan dini dalam meminimalisir kecelakaan," ujar BHS kepada republikjatim.com, Rabu (19/08/2020).
Peringatan dini itu, kata mantan anggota DPR RI ini yakni berupa perlengkapan alat Early Warning System (EWS). Suaranya juga diberi yang cukup keras. Hal ini agar saat informasi bakal ada KA melintas tidak hanya didengar petugas penjaga perlintasan KA. Akan tetapi, juga didengarkan masyarakat diluar pos penjagaan. Harapannya, saat petugas lalai masyarakat sudah siap dan mengetahui informasi adanya KA yang bakal melintas itu.
"EWS ini akan dikaitkan dengan pintu perlintasan yang bisa menutup sendiri tanpa petugas. Kemudian petugas berfungsi hanya membukakan pintu perlintasan itu. Termasuk petugas juga akan mengawasi agar pintu perlintasan tidak dibuka orang lain," imbuhnya.
Selama ini, lanjut Alumnus ITS Surabaya ini PT KAI memiliki anggaran berupa Infrastructure Maintenance Operation (IMO). Dalam anggaran IMO itu, di dalamnya juga untuk kepentingan infrastruktur perlintasan KA sebidang.
"Untuk mengurangi angka kecelakaan termasuk di jalur baru yang dibuka warga untuk kelancaran transportasi darat maka pemerintah wajib melengkapinya dengan alat peringatan dini itu. Peralatan ini harus diutamakan pengadaannya berapa pun anggarannya. Karena menyangkut keselamatan nyawa publik yang tak ternilai harganya," tegasnya.
Bacabup yang sudah mengantongi rekomendasi resmi Partai Gerindra ini menyebutkan misalnya dibutuhkan anggaran Rp 200 miliar untuk pengadaan EWS, maka tetap harus dipenuhi. Apalagi, anggaran sebesar itu untuk memenuhi kebutuhan 50 perlintasan sebidang se Sidoarjo.
"Demi nyawa publik tidak mahal pengadaan EWS itu, jika dibandingkan dengan nyawa publik yang tak ternilai. Kalau ada alat-alat yang rusak dan kurang efektif alangkah baiknya segera dilaporkan agar ditindaklanjuti Dishub dan PT KAI dengan pengecekan berkala. Sekaligus mengontrol kondisi peralatan yang ada di setiap pos jaga. Misalnya soal sirine dan plang pintu perlintasan yang terkadang macet," urainya.
Perwakilan PT KAI, Arif mengaku jika penjaga perlitasan KA di Desa Gilang adalah petugas Dishub Pemkab Sidoarjo. Mereka seharusnya langsung melaporkan ke Dishub jika ada kerusakan peralatan agar segera ditindaklanjuti.
"Kalau peralatan rusak tidak ditindaklanjuti maka akan memicu potensi kecelakaan seperti yang terjadi beberapa hari kemarin antaran KA Sri Tanjung dan mobil," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
