Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah fraksi yang ada di DPRD Sidoarjo menyoroti soal Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun 2019 sesuai Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019 kemarin. Sorotan yang disampaikan dalam Pandangan Umum (PU) masing-masing fraksi itu, lantaran Silpad di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu terlalu tinggi.
Dalam paripurna yang disiarkan secara virtual ini sorotan Silpa itu, terutama Silpa yang ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) yang mencapai Rp 288 miliar. Selain itu, Silpa yang ada di Dinas Pendidikan yang mencapai Rp 102 miliar.
"Dalam laporan pertanggung jawaban yang sudah dibahas, Dinas PU BMSDA serapan anggarannya sangat minim. Yakni hanya mampu menyerap anggaran 2019 sebesar 56 persen. Sehingga ada Silpa masih tersisah Rp 288 miliar," ujar Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKB, Subandi dalam paripurna, Senin (13/07/2020).
Lebih jauh, mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati menilai Silpa sangat besar. Padahal, kondisi infrastruktur di Sidoarjo juga perlu diperhatikan. Hal ini lantaran masih banyak ditemukan jalan rusak.
"Bahkan banyak sungai yang harus dinormalisasi karena rawan menjadi penyebab banjir saat musim hujan," imbuhnya.
Begitu juga Fraksi Nasdem dan Demokrat DPRD Sidoarjo. Jubir Fraksi Nasdem dan Demokrat, Zahlul Yuzzar menilai Silpa di Dinas Pendidikan Pemkab Sidoarjo mencapai Rp 102 miliar.
"Silpa itu terlalu besar. Itu evaluasi kami," tegas Wakil Ketua Fraksi Nasdem dan Demokrat DPRD Sidoarjo ini.
Sementara menanggapi besarnya Silpa itu, Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengungkapkan jika tingginya Silpa di sejumlah dinas itu juga karena faktor dinas yang mendapat alokasi anggaran cukup tinggi. Menurutnya, Silpa tinggi karena OPD itu mendapatkan alokasi anggaran juga tinggi.
"Karena anggaran tinggi, wajar Silpanya tinggi. Mudah-mudahan apa yang dikritik dewan akan menjadi bahan evaluasi," katanya.
Politisi PKB ini menambahkan, salah satu alokasi anggaran yang belum tuntas di Dinas PUBMSDA adalah persoalan pengadaan lahan dan Pembangunan Frontage Road (FR) 9,2 kilometer. Bahkan sampai saat ini salah satu kendalanya adalah soal pembebasan lahan yang masih belum tuntas.
"Soal pembanunan FR harus tetap berjalan meski tidak bisa dipastikan tuntas tahun ini. Saya sudah mengusulkan lahan lahan yang sudah dibebaskan mulai dibangun terlebih dahulu agar hasilnya kelihatan. Tidak menunggu pembebasan lahannya tuntas semua seperti sekarang ini," ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo sekaligus Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo, Anang Siswandoko sependapat proyek pembangunan FR sepanjang 9,2 kilometer dikerjakan secara bertahap.
"Kami sudah merekomendasikan harus ada pembangunan fisik. Entah 1 kilometer atau 2 kilometer. Tujuannya agar masyarakat tahu perkembangan (progress)-nya," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
