Sidoarjo (republikjatim.com) - Ratusan Calon Kepala Desa (Cakades) di Sidoarjo mulai bisa bernafas lega. Ini menyusul, mulai adanya titik terang soal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di 174 desa.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pemkab, DPRD, Forkompimda dan Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sidoarjo di Pendapa Delta Wibawa muncul usulan Pilkades digelar 6 September 2020. Opsi ini dibahas sekaligus membatalkan rencana pengajuan tambahan anggaran lantaran tidak bakal ada penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Akan tetapi hanya ditambah bilik suara di masing-masing TPS yang menggelar Pilkades. Kendati demikian, usulan pelaksanaan 6 September 2020 itu belum diputuskan.
Diketahui sebelumnya, Pilkades Serentak semula dijadwalkan 19 April 2020 lalu. Pelaksanaan Pilkades ini terpaksa ditunda karena adanya Pandemi Covid-19. Rencananya, Pilkades Serentak ini bakal digelar di 174 desa. Bahkan, beberapa tahapan Pilkades sudah berjalan, termasuk soal penetapan Cakades.
"Soal tanggal pelaksanaaan Pilkades Serentak sudah diusulkan dan ditentukan. Tinggal persetujuan dan rekomendasinya saja dari Forkopimda, Dinas Kesehatan dan Pak Wabup (Nur Ahmad)," ujar Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Subandi yang mengikuti rapat bersama Ketua DPRD Sidoarjo Usman, Jumat (02/07/2020) sore.
Menurut Subandi, usulan tanggal sudah ada yakni 6 September 2020 mendatang. Namun rencana hari H pelaksanaan Pilkades Serentak itu masih akan dirapatkan lagi melibatkan Kapolres, Dandim dan Kajari. Hasil rapat lanjutan itu, bakal dikirim ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Yang penting sekarang ini, Sidoarjo sudah siap melaksanakan Pilkades Serentak itu pada September 2020," imbuh politisi PKB ini.
Karena itu, lanjut mantan Kadesa Pabean, Kecamatan Sedati ini, soal rencana penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menghindari kerumunan massa karena masih pandemi Covid-19 dibatalkan. Menurutnya, rencana penambahan TPS itu yang menjadi persoalan karena butuh tambahan anggaran cukup besar. Apalagi, jumlah tambahan TPS ini cukup banyak.
"Anggaran tambahan ini bisa dipenuhi melalui Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2020. Itu baru bisa digedok September 2020 dengan catatan pembahasan tidak molor. Pelaksaan pemilihan tetap menggunakan satu TPS. Akan tetapi ada penambahan bilik suara. Kalau anggarannya tidak ada penambahan. Karenanya anggaran yang di desa sudah disiapkan. Itu yang membuat semua yakin Pilkades bisa digelar September itu," tegasnya.
Sedangkan soal penerapan protokoler kesehatan, Subandi memastikan saat pemilihan tetap menjalankan protokol kesehatan. Misalnya panitia bakal menggubakan Alat Pelindung Diri (APD). Untuk jebutuhan APD ini bakal menggunakan anggaran Pilkades yang sudah dicairkan ke desa yang menggelar pilkades, berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pilkades 2020 itu.
"Kalau misalnya ada kekurangan, bisa diajukan di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBDes karena dibolehkan. Itu sudah diatur dan diperbolehkan karena sudah tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Pelaksanaan Pilkades Serentak," papar politisi PKB ini.
Sementara Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin menegaskan Rakor Pilkades Serentak ini awalnya mendapat paparan dari tim panitia kabupaten. Namun hasil rapat masih akan diperkuat dengan rapat bersama Forkopimda.
"Karena hari ini Pak Kajari, Pak Kapolres dan Pak Dandim tidak bisa hadir. Jadi nanti ada rapat lagi dengan Forkopimda untuk menetapkan hari H pelaksaan Pilkades," urainya.
Selain itu, kata Cak Nur pihaknya bakal memberitahu rencana pelaksanaan Pilkades Serentak ini ke Mendagri dan Gubernur Jatim.
"Sudah ada kesepakatan dalam rapat. Untuk rapat berikutnya bersama Forkopimda bakal digelar pekan depan," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
