Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemkab Sidoarjo meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019. Capaian ini diraih Sidoarjo selama tujuh tahun berturut-turut.
Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap LKPD Tahun Anggaran 2019 ini diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono kepada Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Senin, (29/06/2020). Penyerahan dilakukan bersama Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan. Tiga daerah ini mendapatkan opini WTP atas LKPD 2019.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Joko Agus Setyono mengatakan pemeriksaan LKPD bertujuan untuk memberikan opini terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Namun opini WTP bukan jaminan laporan keuangan yang disajikan pemerintah terbebas dari penyimpangan (fraud). Pihaknya berharap laporan yang diaudit dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
"Kami mengapresiasi kepala daerah dan jajarannya yang benar-benar serius dan konsekuen dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual secara tepat waktu," ujarnya.
Selain itu, Joko berharap hasil pemeriksaan seperti ini dapat mendorong dan memotivasi Pemda untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD, Bupati Bangkalan, Bupati Sampang dan Wakil Bupati Sidoarjo beserta jajarannya atas kerjasamanya yang baik. Semoga LKPD dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan memperbaiki pertanggung jawaban pelaksanaan APBD," imbuhnya.
Sementara Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin bersyukur Kabupaten Sidoarjo dapat kembali meraih opini WTP. Apalagi, prestasi ini telah diraih selama 7 kali berturut-turut. Hal ini membuktikan pelaporan keuangan Kabupaten Sidoarjo berjalan baik. Namun dirinya meminta untuk tidak berpuas diri.
"Kami berharap semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dapat terus meningkatkan kinerjanya. Alhamdulillah mendapat WTP yang ketujuh. Tetapi semua OPD tidak boleh merasa puas," tegasnya.
Karena itu, Wabup yang akrab dipanggil Cak Nur ini berharap kinerja yang telah dicapai dapat terus dipertahankan. Rekomendasi BPK harus segera dilaksanakan jika ditemukan permasalahan.
"Semua yang direkomendasikan BPK harus dilaksanakan segera sesuai dengan waktu yang diberikan," tandasnya. Adv/Hel/Waw
Editor : Redaksi
