Sidoarjo (republikjatim.com) - Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sidoarjo menggelar jajak pendapat di gedung Serbaguna, Desa Suwaluh, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Selasa (09/06/2020). Jajak pendapat yang melibatkan berbagai pihak ini, lantaran hingga saat ini pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak belum ada kepastian dari Pemkab Sidoarjo.
Dalam kegiatan jajak pendapat ini, tidak hanya melibatkan pengurus FKKD Sidoarjo. Akan tetapi juga melibatkan FKKD Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), para anggota dan pimpinan Komisi A DPRD Sidoarjo, para Forkopimka serta para perwakilan Calon Kepala Desa (Cakades).
"Kami menggelar kegiatan ini, karena penyelanggaraan Pilkades Serentak belum jelas kapan bisa dilaksanakan. Ketidakpastian ini, tentu membuat para Cakades resah. Karena mundurnya pelaksanaan Pilkades sudah terlalu lama," kata Ketua FKKD Sidoarjo, M Heru Sunthon kepada republikjatim.com, Selasa (09/06/2020).
Selain itu, lanjut Heru, pihaknya bersama para pengurus FKKD Kecamatan ingin menyamakan persepsi tentang penyelenggaraan Pilkades Serentak di Sidoarjo itu. Selama ini informasinya masih simpang siur. Yakni ada yang menginformasikan Pilkades Serentak Oktober 2020 dan ada pula yang menginformasikan Pilkades Serentak digelar Februari 2021 mendatang.
"Kami mempertemukan para Cakades dengan anggota dan pimpinan Komisi A DPRD Sidoarjo ini agar saat hearing diketahui semua keluhan para Cakades itu," ungkapnya.
Salah seorang Cakades Balongtani, Kecamatan Jabon, Sidoarjo Abdul Mutholib berharap Pilkades Serentak agar segera digelar Oktober 2020 mendatang. Menurutnya setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) selesai langsung digelar Pilkades Serentak.
"Tapi, kalau terpaksa tidak bisa, ya mau gimana kita ikuti saja. Kami siap Pilkades digelar Oktober dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19," pintahnya.
Sementara anggota Komisi A Sidoarjo, Atok Ashari menjelaskan jika pelaksanaan PAK dipercepat maka realisasi Pilkades Serentak bisa dilaksanakan tahun (2020) ini. Akan tetapi, jika pelaksanaan PAK molor maka tak ada yang bisa menjalamin Pilkades Serentak bisa dilaksanakan sebelum Pilkada Sidoarjo 9 Desember 2020.
"Karena kuncinya ada pada realisasi PAK itu. Dan klausulnya waktu pelaksanaan Pilkades tidak boleh terlalu dekat (mepet) dengan Pilkada," tegas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sidoarjo ini.
Hal yang sama disampaikan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Subandi. Menurutnya, belum pastinya pelaksanaan Pilkades Serentak, pertama karena ada masalah pandemi Covid-19. Hal ini mendorong perubahan pola dan harus ada tambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Saat pandemi Covid-19, setiap TPS maksimal digunakan 400 pemilih. Kedua soal adanya Dinas PMD, Asisten dan Sekda Sidoarjo sudah menjadwalkan pelaksanaan Pilkades Serentak itu. Sementara tahapannya belum dilalui semua.
"Melalui jajak pendapat ini, kami akhirnya tahu akar permasalahannya. Kami ingin mendengarkan berbagai masukan dan saran. Hasilnya dijadikan bahan hearing minggu depan dengan Sekda dan OPD lainnya. Insyaallah Oktober Tahun 2020 Pilkades Serentak dilaksanakan. Kalau tidak ada perubahan. Itu bergantung eksekutif (Pemkab) Sidoarjo. Karena juga sudah dianggarkan Rp 2,8 miliar untuk Pilkades Serentak ini," tandasnya. Zak/Hel/Waw
Editor : Redaksi
