Sidoarjo (republikjatim.com) - Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) langsung turun ke Pasar Sukodono. Hal itu setelah politisi Partai Gerindra ini, mendapatkan keluhan dari sejumlah pedagang pasar tadisional di Sidoarjo terkait adanya kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Sidoarjo mengenai sistem buka tutup pasar.
Kebijakan sehari buka dan sehari tutup pasar tradisional di Sidoarjo itu, dinilai sebagai kebijakan yang salah kaprah. Meski kebijakan Bidang Pasar, Disperindag Pemkab Sidoarjo itu berdalih dampak pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua di Sidoarjo.
Karena itu, BHS bersama timnya terjun langsung ke pasar tradisional untuk mendengarkan keluhan pedagang dan pembeli (konsumen) itu. Salah satunya ke Pasar Sukodono yang sudah diperjuangkannya menjadi pasar berstandar nasional Indonesia (SNI).
Saat tiba di Pasar Sukodono, BHS langsung menuju sejumlah stand pedagang. Mulai stand pedagang sayur-sayuran dilanjutkan ke stand penjualan ayam potong dan daging, hingga ke stand penjualan ikan segar serta ke sejumlah stand pedagang lainnya. Hal itu untuk menampung semua keluhan pedagang.
"Kebijakan buka tutup pasar tradisional banyak dikeluhkan masyarakat. Karena saat buka kerap kali terjadi penumpukan pembeli. Alhamdulillah sekarang aturan itu sudah dihapus dan kembalikan pada aturan lama yakni hanya pembatasan jam operasional saja. Pedagang dan konsumen menyambut baik aturan baru ini karena setiap hari semua dapat melakukan aktivitas ekonomi di pasar," terang Bambang Haryo Soekartono kepada republikjatim.com, Sabtu (16/05/2020) disela-sela pembagian masker untuk pedagang dan pembeli itu.
Lebih jauh, pengusaha transportasi sekaligus mantan anggota DPR RI ini menjelaskan kebijakan Pemkab Sidoarjo menerapkan sistem buka tutup pasar sangat merugikan pedagang dan konsumen. Apalagi, kebutuhan pokok sehari-hari yang dijual pedagang kebanyakan tidak dapat bertahan lama. Seperti sayuran dan daging yang mudah busuk. Bahkan kebijakan itu bisa merugikan konsumen karena tidak lagi mendapatkan barang yang segar (fresh). Begitu juga dengan pedagang pasti banyak merugi atas kebijakan yang tidak populis itu.
"Pasar tradisional harus buka. Karena mall buka setiap hari. Maka pasar juga harus bisa buka setiap hari dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Seperti menyediakan tempat cuci tangan dan wajib pakai masker. Yang penting masyarakat tidak perlu berbelanja ke tempat yang lebih jauh. Karena konsep PSBB adalah masyarakat dapat berbelanja di tempat terdekat," tegasnya.
Selain itu, Bacabup yang bakal berangkat dari Partai Golkar dan Gerindra ini memaparkan jika dirinya diamanahi menjadi Bupati Sidoarjo akan mengubah semua pasar tradisional yang ada di Sidoarjo menjadi pasar ber SNI. Seperti Pasar Sukodono yang sudah SNI.
"Pasar ber SNI ini wajib dipertahankan. Karena SNI butuh fasilitas pasar yang memadai mulai adanya layanan bank, petunjuk los/stand, stanfar petugas keamanan. Termasuk adanya ruang layanan kesehatan, penitipan balita dan anak serta ada tim kesehatan. Pasar Sukodono tinggal menambahkan ATM dan tenaga keamanan," paparnya.
Salah seorang pedagang ayam potong, Siti Sarirotin mengeluhkan selama penerapan PSBB pendapatannya turun drastis. Apalagi saat dilaksanakan kebijan buka tutup pasar. Pendapatannya bertambah anjlok drastis hingga 50 persen dari hari biasanya.
"Kalau kebijakan buka tutup hasil jualan turun drastis. Apalagi saat diberlakukan buka tutup pendapatan tambah merosot. Alhamdullillah sekarang kebijakannya dikembalikan seperti sebelumnya," jelasnya.
Sementara Kepala Pengelolah Pasar Sukodono Hariyanto menegaskan pemberlakuan kebijakan buka tutup banyak dikeluhkan pedagang dan konsumen. Karena itu, pihaknya berinisiatif berkirim surat ke Pemkab Sidoarjo agar sekitar 300 pedagang Pasar Sukodono bisa berjualan normal.
"Mulai hari ini kebijakannya hanya diberlakukan pembatasan jam operasional. Buka dari jam 04.00 sampai 11.00 WIB dan tutup pukul 11. 00 sampai pukul 04.00 WIB. Kami juga sudah memberlakukan pembebasan retribusi selama tiga bulan bagi seluruh pedagang," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
