Di Kejaksaan Sidoarjo, Rahmat Muhajirin Dapat Keluhan Tingginya Kasus Narkoba

Sidoarjo (republikjatim.com) - Anggota Komisi III DPR RI, Rahmat Muhajirin melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Jumat (21/02/2020) malam. Dalam kunjungan itu, politisi Partai Gerindra ini mendapatkan keluhan soal tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Sidoarjo.

Bahkan berdasarkan data di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang masih mendominasi kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Kasus itu merupakan pelimpahan berkas perkara dari penyidik Satuan Reskoba, Polresta Sidoarjo.

"Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba masih tinggi. Itu membuat saya merasa sangat prihatinan. Apalagi ada di Sidoarjo yang masuk wilayah Dapil saya, ternyata angka penyalahgunaan narkoba masih tinggi," terang Rahmat Muhajirin di sela-sela kunjungan kerja di kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Jumat (21/02/2020) malam.

Lebih jauh, Rahmat memaparkan dalam kunjungan kerja itu, pihaknya ingin mendengar keluhan dan kendala penanganannya. Selain itu, kunjungan kerja ke Kejari Sidoarjo ini dalam rangka mendengar apa yang menjadi kekurangan dalam menjalankan tugas pokok di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

"Saya sudah mendengarkan semua dari Pak Kajari (Setiawan Budi Cahyono). Masalah utamanya adalah anggaran untuk sosialisasi, penyuluhan dan lainnya. Keluhan soal anggaran sosialisasi ini akan kami sampaikan ke pusat dalam pembahasan Komisi III DPR RI dan mitra komisi," tegasnya.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Setiawan Budi Cahyono menegaskan dalam pertemuan itu juga membahas soal langkah penyuluhan tidak hanya mencakup soal bahaya narkoba. Termasuk penyuluhan soal pencegahan korupsi, penggunanaan dana desa dan lainnya. Hal itu, akan menjadi program kerja Kejaksaan Negeri Sidoarjo ke depan.

"Selain penengakan hukum, juga akan melakukan penyuluhan-penyuluhan ke kecamatan dengan melibatkan atau mengumpulkan kepala desa yang ada di Sidoarjo. Penyuluhan akan mencakup soal bahaya narkoba, dana desa yang potensi adanya penyelewengan dan pelanggaran hukum lainnya," tandasnya. Hel/Waw

Editor : Redaksi