Komisi II DPR RI Cek Persiapan Pilkada Sidoarjo Mulai Anggaran Hingga DPT

Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah anggota dan pimpinan Komisi II DPR RI menggelar Kunjungan Kerja (Kunker) spesifik di Sidoarjo, Rabu (19/02/2020). Kedatangan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo bersama anggotanya ini untuk mengecek persiapan pelaksanaan Pilkada Sidoarjo Tahun 2020.

Rombongan DPR RI ini, diterima Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin di pendopo Delta Wibawa. Selain itu, tampak hadir Ketua DPRD Sidoarjo, Usman, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Muhammad Iswan Nusi, Asisten Adminstrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman serta Ketua KPUD Sidoarjo Mukhamad Iskak dan Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan kunjungan kerja spesifik ini digelar di berbagai tempat. Tujuannya untuk memastikan setiap tahapan persiapan Pilkada berjalan dengan baik. Yakni pelaksanaan Pilkada serentak berjalan secara demokratis dan transparan.

"Dalam kunjungan ini, kami (Komisi II DPR RI) ingin memastikan tahapan-tahapan Pilkada yang berlangsung dan sudah dilaksanakan," kata Arif Wibowo.

Selain itu, Arif menjelaskan sejumlah tahapan Pilkada seperti jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ingin diketahui langsung. Selain itu, soal perkembangan pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Derah (NPHD) terkait anggaran pelaksanaan Pilkada. Pihaknya ingin mengetahui NPHD anggaran Pilkada dari Pemerintah Daerah kepada KPUD sudah dilaksanakan atau belum.

"Termasuk soal kesiapan Pemerintah Daerah terkait pengamanan jalannya Pilkada juga menjadi perhatian kami. Intinya Komisi II DPR RI ingin memastikan pelaksanaan Pilkada serentak berjalan secara demokratis dan transparan tanpa ada gejolak," pintah politisi PDIP ini.

Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin menguraikan masyarakat Sidoarjo sudah dewasa dalam menyikapi dinamika berpolitik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kali pelaksanaan Pilkada yang berjalan sukses. Bahkan dilihatnya riah riuh permasalahan yang terjadi diluar tidak merembet ke Sidoarjo.

"Masyarakat Sidoarjo sudah cukup dewasa. Sehingga setiap perhelatan politik Sidoarjo aman. Ini karena kerjasama Forkopimda," tegasnya.

Selain itu, Wabup yang akrab di panggil Cak Nur ini menilai anggaran Pilkada yang diberikan lewat NPHD kepada KPUD Sidoarjo sudah selesai. Yakni sebesar Rp 75,9 miliar. Anggaran pelaksanaan Pilkada kepada Bawaslu juga telah diberikan.

"Pemkab Sidoarjo beserta Forkopimda lainnya sangat mensupport pelaksanaan Pilkada agar berjalan lancar dan aman," paparnya.

Sementara Ketua KPU Sidoarjo Mukhamad Iskak menegaskan anggaran penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sudah beres. Bahkan anggaran itu sudah keluar dan sudah digunakan. Besarannya dari Rp 45 miliar menjadi Rp 75,9 miliar. Tambahan anggaran itu karena adanya surat dari Kementerian Keuangan RI terkait tambahan honor Adhoc Pilkada.

"Soal DPT, proyeksinya mencapai 1.460.991 pemilih. Sedangkan proyeksi jumlah TPS sebanyak 2.988 titik dengan asumsi jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak 525 pemilih. Mengenai pemutakhiran daftar pemilih, sudah beberapa kali berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo. Sampai hari ini belum ada masalah soal tahapan Pilkada," tandasnya. Hel/Waw

Editor : Redaksi