Sidoarjo (republikjatim.com) - Puluhan user (pembeli) tanah kapling seluas 5 hektar berada di kawasan Desa Kepunten, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo berbondong-bondong, mendatangi kantor Kecamatan Wonoayu, Sabtu (18/01/2020). Kedatangan mereka selain menuntut pembayaran uang yang sudah lunas segera dikembalikan PT Bambu Kuning (BK), juga menuntut penjelasan terkait penetapan status tanah sejak dibeli Tahun 2016 lalu itu.
Puluhan user ini membeli tanah kavling seharga Rp 45 juta per kapling. Mereka membeli dengan cara mengansur selama 3 tahun. Namun tak jarang sebagian membeli secara tunai (cash). Sayangnya, pembelian tanah kavling itu, hingga kini tidak dapat mendirikan bangunan lantaran terkendala perizinanan dan adminiatrasi surat-menyurat.
"Pertemuan ini khusus Bambu Kuning 1 dan Bambung Kuning 2. Awalnya jual beli tanah kapling. Ternyata sekian tahun dari Tahun 2016 sampai sekarang tidak ada kejelasan tentang perizinan. Padahal, pembayarannya sudah lunas. Kalau status tanahnya itu sudah kuning, saya kira proses pembangunannya lebih cepat," terang salah satu User, Hasaluddin kepada republikjatim.com, Sabtu (18/01/2020) di kantor Kecamatan Wonoayu.
Selain itu, lanjut warga Desa Singopadu, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo ini mengungkapkan harga tanah kapling itu bervariasi antara Rp 45 juta per kapling hingga lebih. Namun masih bergantung ukurannya. Pihaknya mengaku membeli tanah kapling itu seharga Rp 70 juta, dengan ukuran 7 X 14 meter.
"Kami berharap uang pelunasan pembayaran tanah kapling segera dicairkan. Meski dipotong tidak jadi masalah. Bayangkan saja, saya sudah membeli 2 petak tanah kapling total Rp 140 juta, tapi belum bisa membangun," tegasnya.
Sementara Kuasa Hukum PT Bambu Kuning, Yunus Susanto menegaskan proses peralihan status tanah hijau ke status tanah kuning itu membutuhkan waktu. PT Bambu Kuning sudah mengajukan peralihan lahan itu.
"Sekarang akan menjadi status tanah kuning. Soal penetapannya belum diketahui secara pasti. Tapi PT Bambu Kuning terus berupaya. Hal itu sudah dilakukan penggodokan serta sudah diputuskan beberapa pihak Pemkab Sidoarji," urainya.
Sedangkan Dirut Utama PT Bambu Kuning, Dirga mengakui ada dua kesepakatan dalam pertemuaj itu. Yakni pertama user tetap mau melanjutkan sambil menunggu proses perizinan. Kedua user meminta pembatalan (uang dikembalikan).
"Disepakati bersama 100 hari kedepan, untuk pencairannya (pembatalan pembelian). Tapi tidak keseluruhannya minta pembatalan, hanya sebagian saja. Persoalan itu terjadi hanya terkendala proses perizinan," tandasnya. Yan/Waw
Editor : Redaksi
