Sidoarjo (republikjatim.com) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Sidoarjo meraih penghargaan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI.
Penghargaan diberikan atas keberhasilan membangun Zona Integritas di sistem pelayanan perizinan terpadu melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Penghargaan diberikan langsung Menteri PANRB RI, Tjahjo Kumolo, kepada DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (10/12/2019). Tahun 2019 ini, DPMPTSP Pemkab Sidoarjo merupakan satu-satunya DPMPTSP di Jatim yang meraih penghargaan Zona Integritas dengan predikat WBK.
Kepala DPMPTSP Pemkab Sidoarjo, Ari Suryono mengatakan upaya membangun Zona Integritas dilakukan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sidoarjo melalui inovasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu di MPP Pemkab Sidoarjo. Hal ini menggunakan sistem informasi terintegrasi yaitu aplikasi SIPPADU.
"Inovasi ini agar kami dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta mewujudkan sistem pemerintakan efektif, efisien, bersih dan akuntabel," ujar mantan Ketua KNPI ini.
Pemberian penghargaan Zona Integritas ini, kata Ari merupakan bentuk apresiasi Kementerian PANRB RI terhadap unit kerja yang berkomitmen mempercepat implementasi reformasi birokrasi. Selanjutnya unit kerja yang telah melakukan percepatan Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK/WBBM.
"Kami berharap inovasi ini dapat dijadikan role model nasional agar dapat memotivasi kabupaten/kota lain untuk berinovasi," tegasnya.
Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah berharap dengan diberikan penghargaan Zona Integritas dengan predikat WBK untuk DMPTSP Pemkab Sidoarjo diharapkan mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Sekaligus berorientasi pada pelayanan prima.
"Dengan penghargaan Zona Integritas dari Kemenpan RB ini bisa menciptakan budaya kerja birokrasi yang berintegritas dan terciptanya tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan berorientasi pada pelayanan yang prima," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
