Sidoarjo (republikjatim.com) - Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sidoarajo menggelar aksi di Kantor DPRD Sidoarjo, Senin (09/12/2019). Dalam aksinya, para aktivis ini menagih janji DPRD mendorong Pemkab Sidoarjo segera merealisasikan program prioritas yang sudah masuk dalam RPJMD Pemkab Sidoarajo.
"Kami datang untuk mendorong Pemkab Sidoarajo segera merealisasikan program prioritasnya. Salah satunya pembangunan RSUD wilayah Barat dibangun tanpa skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) karena sudah dianggarkan Rp 120 miliar di APBD. Termasuk Frontage Road (FR) Waru-Gedangan yang sampai saat ini belum ada perkembangannya," terang Haidar Wahyu dalam orasinya, Senin (09/12/2019).
Selain itu, kata Haidar massa juga menuntut revitalisasi pengelolaan sampah, inventarisir aset dan relokasi PKL Gading Fajar yang dinilai sampai saat ini belum ada solusinya.
"Kami minta sejumlah tuntutan itu dapat segera direalisasikan," pintahnya.
Sementara usai aksi dan orasi bebas di pintu masuk kantor DPRD Sidoarjo, massa ditemui perwakilan dewan. Diantaranya Wakil Ketua II, Kayan, Ketua Komisi A, Subandi (PKB), Atok Ashari (PKS), M Sochib (Nasdem), dan Pujiono (PKB).
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Subandi menyambut baik 10 tuntutan yang disampaikan para aktivis PMII Sidoarajo itu. Pihaknya juga berjanji akan memperjuangkan aspirasi massa aksi itu.
"Untuk RSUD Barat masih ada di Pansus. Mari tunggu saja hasil dari Pansus apakah menerima atau menolak tentang Skema Pembangunan RSUD Barat itu menggunakan KPBU. Yang jelas Tahun 2020 RSUD sudah harus dibangun," paparnya.
Selain itu, politisi PKB ini meminta para aktivis PMII turut serta mengawal dan mengawasi pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
"Saya minta para aktivis mahasiswa ini untuk terus mengawal pembangunan di Sidoarajo," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
