Sidoarjo (republikjatim.com) - Anggota Komisi E DPRD Propinsi Jatim, Adam Rusdy menggelar reses masa sidang 1 di Desa/Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Jumat (29/11/2019). Dalam reses itu, anggota Fraksi Golkar DPRD Propinsi Jatim ini mendapatkan sejumlah keluhan dari warga.
Sejumlah keluhan itu, mulai dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga soal wisata air di sungai yang melintasi Desa Balongbendo itu. Selain itu, juga disambati soal Penerangan Jalan Umum (PJU) dan jaringan PDAM.
"Saya ingin cara mendapatkan bantuan PKH dan KIS. Saya tidak tahu syarat-syaratnya. Kami butuh kedua program bantuan itu, karena sudah tidak mampu dan tidak bekerja lagi," ujar Ny Duariyah saat sesi tanya jawab.
Dalam reses ini, dihadiri anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, M Nizar yang juga menjabat Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sidoarjo. Selain itu, dihadiri Kepala Desa Balongbendo, Sumanto.
"Reses ini untuk membantu keluhan warga yang selama ini belum mendapatkan program-program bantuan pemerintah. Kami berterima kasih, karena Pak Adam memilih Desa Balongbendo sebagai tempat reses. Selama ini warga belum pernah bertemu atau dikunjungi anggota DPRD Propinsi Jatim. Karena belum ada yang masuk Balongbendo," papar M Nizar.
Selain itu, Nizar menyarankan agar DPRD Propinsi Jatim membantu permasalahan yang ada di Desa Balongbendo. Terutama soal penerangan dan jaringan PDAM.
"Kalau tahun kemarin sudah dapat bantuan dari kabupaten, kami harap tahun depan dilanjutkan bantuan dari propinsi terutama soal PJU," pintah politisi Golkar ini.
Kepala Desa Balongbendo, Sumanto berkeinginan mewujudkan desa sungai bersih dan inovatif dengan wisata air dan ikan.
"Sebagai anggota DPRD Propinsi Jatim, kami minta ke Pak Adam membantu merealisasikan program sungai bersih dan inovatif wisata air dan ikan di kampung kami," tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Propinsi Jatim, Adam Rusdy menegaskan langkah yang harus dilakukan jika ingin mendapat PKH dan KIS adalah memenuhi syarat-syaratnya. Selain itu, warga bisa datang ke kantor balai desa untuk di daftar dengan membawa KTP dan KK.
"Data itu nanti disampaikan ke Dinsos kabupaten dan Dinsos propinsi. Soal bantuan PKH hanya terdapat perbedaan data saja. Soal bantuan lainnya bakal menyusul disesuaikan program bantuan propinsi," tandas politisi Golkar ini. Hel/Waw
Editor : Redaksi
