Sidoarjo (republikjatim.com) - Dalam meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Pemkab Sidoarjo, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis). Kegiatan kepegawaian ini dibuka Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah di Hall Hotel Samara, Batu (26/11/2019) malam.
"Reformasi kepegawaian saat ini merupakan isu yang tren dibicarakan masyarakat luas. Apalagi, ada wacana dari Presiden RI untuk menyederhanakan eselon menjadi eselon I dan eselon II dan mengalihkan sisanya ke jabatan fungsional," terang Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah kepada republikjatim, Selasa (26/11/2019) malam.
Karena itu, kata Abah Ipul reformasi kepegawaian sangat diperlukan untuk mendukung kemajuan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya melalui penerapan sistem perpaduan (married system) dan pengukuran indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kami ingin mengubah pola pikir agar BKD dan Kasubag Umum Kepegawaian seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang maksimal," pintahnya.
Selain itu, Saiful Ilah berharap pelaksanaan kegiatan ini dapat mengevaluasi pengelolaan kepegawaian dan mengupayakan adanya inovasi pelayanan publik di semua OPD masing- masing. Bahkan yang paling penting adalah mengahapus atau menjawab stigma terhadap masih rendahnya pelayanan publik.
"Maka dari itu, kami berharap kepada seluruh peserta dapat memanfaatkan momen kesempatan ini untuk menggali segala informasi terkait hal itu," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKD Pemkab Sidoarjo, Ridho Prasetyo menegaskan Rakornis ini digelar selama dua hari yakni sejak 26 November hingga 27 November 2019. Acara ini mendatangkan narasumber Dr Umi Dayati (Praktisi Universitas Negeri Malang) dan Dr Dewi Retno Suminar (Praktisi Unair Surabaya). Kegiatan ini diikuti sebanyak 110 ASN lingkungan OPD terdiri dari pejabat Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Tata usaha UPTD dan Pengelola Kepegawaian di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
"Rakornis Kepegawaian Tingkat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 ini bertujuan mewujudkan sinergitas pengelolaan kepegawaian antara BKD dan OPD se Sidoarjo. Komitmennya semua layanan kepegawaian ASN Pemkab Sidoarjo tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun. Ini sebagai bentuk komitmen kami dalam melayani ASN. Yakni memfasilitasi dan mempermudah semua layanan adminstrasi kepegawaian secara online, tanpa perlu mengirimkan berkas usulan," tandasnya. Waw
Editor : Redaksi
