Sidoarjo (republikjatim.com) - Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kiriman Bersih, Desa Kepuhkiriman, Kecamatan Waru, Sidoarjo yang dipelopori Pemuda Ansor menggelar tasyakuran, Minggu (03/11/2019). Tasyakuran itu, dikemas dengan dalam kegiatan cangkruan di TPST itu dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin.
Ketua KSM Kiriman Bersih, Solikan memaparkan proses terbentuknya TPST Desa Kepuhkiriman diawali 3 tahun lalu, atas keprihatinan dan kepedulian Pemuda Ansor terhadap kebersihan sungai. Kemudian digelar gerakan membersihkan sungai dari sampah. Perjuangan mrmbersihkan sungai sekaligus pengelolaan sampah ini, tidak mudah. Karena banyak mengalami pro kontra dari masyarakat hingga tokoh masyarakat.
"Tapi dengan adanya dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah dan pendamping Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemkab Sidoarjo terbentuklah TPST KSM Kiriman Bersih ini. Bahkan TPST sudah diakui DLHK dan mendapat pelayanan dump truk sebulan mendapat 12 kali pelayanan," katanya.
Kendati demikian, kata Solikan untuk pengelolaan lebih baik, pihaknya meminta bantuan pembuatan ruang administrasi pengelolaan TPST ini. Apalagi sekarang TPST mampu menampung sampah dari 1.000 Kepala Keluarga (KK).
"Per harinya sampah yang bisa dikekolah di TPST ini mencapai 1,5 ton sampah," tegasnya.
Kepala Desa Kepuhkiriman, Sarengat mendukung pembuatan TPST yang digagas Pemuda Ansor. Baginya, pembentukan TPST sejalan dengan kebijakan Camat Waru, yakni satu desa minimal harus memiliki 1 TPST.
"Untuk Tahun 2020 warga perumahan Rewwin Waru juga mengajukan hanggar untuk TPST dan lokasinya sudah tersedia," ungkapnya.
Sementara Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin mengaku merasa bangga dengan gerakan pemuda Ansor yang turut memberikan solusi terhadap permasalahan sampah di Sidoarjo. Wakil Bupati yang akrab disapa Cak Nur ini janji bakal turut menjembatani antara Pemuda Ansor dan DLHK Pemkab Sidoarjo untuk pembentukan TPST.
"Saya menekankan kepada Kepala Desa agar memperhatikan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Hal itu harus dengan skala prioritas dan dituangkan dalam Musrenbangdes, agar bisa dianggarkan," tandasnya. Waw
Editor : Redaksi
