Pilkada 2020, Kapolresta Usul Pengamanan, Ketua KPU Usul Kenaikan Honor PPK dan PPS Rp 15 Miliar

Sidoarjo (republikjatim.com) - Jajaran Forkopimda menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di ruang Rapat DPRD Sidoarjo, Senin (21/10/2019). Rakor ini untuk membahas terkait persiapan Pilkades yang akan dilaksanakan April 2020 dan Pilkada Sidoarjo September Tahun 2020 mendatang.

Dalam Rakor ini, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Zain Dwi Nugroho mengusulkan sejumlah persoalan. Diantaranta berdasarkan hasil evaluasi Pemilu 2019, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya terkait pengamanan gudang KPU Sidoarjo dan adanya jaminan bagi petugas penyelenggara yang meninggal dunia.

"Karena selama ini setiap penyelenggaraan Pemilu tidak ada jaminan sosial (asuransi). Ini harus dipikirkan dewan agar kejadian ini tidak terulang lagi. Saya minta pada pilkada 2020 setiap penyelenggara dilengkapi asuransi," terang Kombespol Zain Dwi Nugroho di ruang Rapat DPRD Sidoarjo, Senin (21/10/2019).

Selain itu, lanjut Zain pihaknya juga meminta setiap gudang KPU dapat dilengkapi dengan Kamera CCTV. Hal sebagai antisipasi agar ketika ada orang yang mau berbuat jelek dapat direkam dengan jelas.

"Kami meninta ada CCTV baik di gudang KPU atau di setiap kecamatan yang dijadikan tempat penghitungan. Ini agar Pilkada besok itu aman, lancar dan damai," pintahnya.

Sedangkan Ketua KPU Sidoarjo, M Iskak menyampaikan adanya Surat Edaran dari Kemenko terkait standar honorarium jabatan Ad Hoc (PPS dan PPK). Menurut Iskak dalam SE itu ada kenaikan cukup besar kurang lebih ada sekitar Rp 15 miliar untuk honor petugas pemungutan itu.

"Per tanggal 7 Oktober 2019 kemarin, ada SE Kemenko. Isinya ada kenaikan honor sekitar Rp 15 miliar. Kenaikan honor itu diluar anggaran Rp 61 Miliar yang sudah ditetapkan. Jadi kalau ditotal jadi kurang lebih Rp 77 miliar total anggaran yang dibutuhkan KPU," tegasnya.

Sementara usai menerima beberapa masukan itu, Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman menegaskan akan menampung semua yang disampaikan Forkopimda itu. Pihaknya juga meminta setiap usulan yang disampaikan itu disampaikan secara tertulis.

"Kami minta usulan-usulan itu disampaikan secara tertulis. Ini agar kami bisa memperjuangkan saat rapat anggaran. Kami pun sepakat dalam pelaksanaan Pilkada 2020 berjalan dengan aman dan lancar. Masalah-masalah itu akan dibahas secara bersama. Pilkada Tahun 2020 harus berjalan dengan aman dan damai," tandas politisi PKB ini. Waw

Editor : Redaksi